Terkesan Menjadi Ajang Pamer, Kegiatan KPU Awards di Kendari Diduga Syarat Nepotisme
KOLTIM – Kegiatan KPU Awards yang di selenggarakan di salah satu Hotel ternama di Kota kendari pada 27 Februari 2021 lalu, sempat mendapat sorotan dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Kolaka Timur (AMPKT) pada 4 maret 2021.
Hingga saat ini, kegiatan KPU Awards yang diduga menghabiskan anggaran
Silpa sebesar 8 Milyar dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 sebesar 31 Milyar, terkesan menjadi ajang pamer oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Koltim.
Ketua AMPKT Koltim Taufik Sungkono saat dimintai keterangannya, memastikan belum sama sekali mendapat kabar terkait dugaan “Hura-Hura” alias menghabiskan anggaran guna mendapat keuntungan yang dilakukan oleh KPUD Koltim.
“Belum ada kabarnya,” singkat Taufik yang akrab di sapa opek, saat di hubungi melalui telepon selulernya, Kamis (18/3/2021).
Opek yang dikenal kritis, justru menduga jika kegiatan KPU Awards yang hanya mengejar keuntungan semata, terkesan telah tertutup.
“Sayang sekali jika ini dibiarkan. Seharusnya APH mengejar ini. Sebab didalamnya terindikasi ada dugaan nepotisme pada kegiatan tersebut,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ichi Beltiar yang juga merupakan anggota AMPKT Koltim. Ia mengatakan bahwa terkait dugaan tersebut seharusnya menjadi konsumsi Kejaksaan.
“Sepertinya sudah konsumsi Kejaksaan itu,” kata Ichi melalui pesan singkatnya.
Sementara itu, Ketua KPU Koltim Suprihaty Nengtias, dikonfirmasi terpisah melalui telepon dan WhatsApp nya, tak satupun yang aktif.
Beruntung SultraNews berhasil mengkomfirmasi Komisioner KPU Koltim Ashari Malaka. Ia menjelaskan Kegiatan tersebut tidak menyalahi aturan.
“Setiap kegiatan yang di buat oleh KPU memiliki dasar hukum, ini sudah kami jelaskan pada saat menemui pendemo di Kantor DPRD waktu lalu,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ashari juga mengklarifikasi terkait sorotan bahwa KPU Awards harus di laksanakan di Koltim. Namun hal itu dipastikannya tak mungkin karena tak ada tempat yang Representatif.
“Kami sebelum merencanakan pelaksanaan kegiatan, kami sudah konsultasikan ke pimpinan provinsi dan pusat, bahwa tidak ada tempat yang Representatif (tidak layak) di koltim, karena kegiatan itu akan di hadiri oleh pimpinan pusat, karna suatu hal ada kegiatan lain beliau tidak sehingga tidak menghadiri,” bebernya.
Sebelumnya, AMPKT Koltim melakukan aksi unjuk rasa di depan Pertamina Koltim, dan berakhir di Kantor DPRD Sultra, menyoroti kegiatan KPU Awards yang digelar di Kendari pada beberapa waktu lalu, yang mana menurut AMPKT terkesan menjadi ajang pamer KPU Koltim akan adanya silpa pilkada yang totalnya mencapai 8 Milyar dari NPHD sebesar 31 Milyar.
Hasil dari Efek kegiatan tersebut, Membuat Aliansi Masyarakat Pemerhati Kolaka Timur (AMPKT) menduga, kegiatan itu merupakan ajang menjari Keuntungan dari sisa anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.
Laporan : Muhammad Alpriyasin
Editor : Ovhin
