Tidak Percaya Janji Pemprov, AMKPB Ancam Tutup Jalan Lambuya-Motaha Secara Total
KONAWE – Aliansi Masyarakat Kecamatan Puriala Bersatu (AMKPB) mengancam akan kembali melakukan penutupan jalan poros Lambuya – Motaha, menyusul tidak masuknya anggaran pengaspalan jalan tersebut dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi tahun anggaran 2021 yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Koordinator AMKPB, Widodo menjelaskan, pada November 2020 lalu, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dinas Bina Marga Sultra, berjanji akan mengawal proses penganggaran jalan tersebut. Janji itu muncul agar massa AMKPB yang sedang melakukan aksi penutupan jalan bisa dibuka kembali.
“Nyatanya setelah dokumen APBD Provinsi 2021 keluar, anggaran pengaspalan jalan poros Lambuya – Motaha tidak ada. Kami beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman (anggota DPRD) dan Kepala Dinas Bina Marga Sultra adalah pembohongan,” Kata Widodo kepada awak media, Sabtu (10/4/2021)
Menurutnya, jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka, dan Kota Kendari ini adalah satu-satunya jalur ekonomi Sultra pasca putusnya jembatan Ameroro yang saat ini masih dalam tahap perbaikan.
Karena pentingnya jalur ini kata dia, pemerintah sudah sepatutnya melakukan perbaikan jalan. Bukan malah melakukan perluasan akses Kota Kendari – Toronipa yang asas manfaatnya tidak berdampak pada ekonomi Sulawesi Tenggara.
“Dalam waktu dekat ini kami akan kembali turun dan melakukan penutupan jalan secara total, rencana titik penutupan di pertigaan Lambuya. dan yang pastinya kami tidak akan pernah buka sampai poros Lambuya – Motaha diaspal,” Imbuhnya.
Ia menyebutkan, pemerintahan Ali Mazi – Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra adalah yang terburuk dari sisi pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ruas jalan provinsi yang di beberapa wilayah tidak pernah dilakukan perbaikan, seperti ruas Unaaha – Abuki, Lambuya – Motaha, Meluhu – Lasolo (Konawe).
Kemudian jalur Rate-rate – Ladongi, Mowewe – Uesi (Kolaka Timur), Motaha – Landono, Motaha – Andoolo, Palangga – Tinanggea (Konsel), Jalur Provinsi di Kabupaten Muna Barat, Buton Utara, serta beberapa ruas jalan yang ada di kabupaten lainnya.
“Dari beberapa indikator ini, kami menganggap bahwa duet kepemimpinan Ali Mazi – Lukman Abunawas adalah dua pemimpin yang gagal, mereka lebih mementingkan pembangunan yang monumental, ketimbang infrastruktur mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat luas,” Ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sultra yang dihubungi awak media ini melalui telephone genggamnya belum memberikan jawaban. Begitupun dengan anggota DPRD Provinsi, Sudirman yang disebut-sebut memberikan janji palsu, belum mau memberikan tanggapan. (SN)
