Bupati Konawe Murka, Kery Ingatkan Pemprov Jika Wisata Pulau Bokori Hanya Sebatas Pinjam Pakai
KONAWE – Proyek pembangunan wisata Pulau Bokori, yang terletak di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), kini membuat Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa Murka.
Kemurkaan orang nomor satu Konawe itu bukan tanpa alasan. Proyek pembangunan wisata Bokori tersebut, teryata tidak melibatkan pihak pemerintah Konawe.
Alasannya, aktivitas proyek tersebut diketahui melalui ijin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Sementara, Pulau Bokori sendiri adalah merupakan bagian wilayah Kabupaten Konawe itu sendiri.
Untuk itu, dengan tegas Kery mengatakan agar aktivitas proyek pembangunan segera dihentikan.
“Ingat, Pemprov hanya sebatas pinjam pakai wisata Pulau Bokori. Untuk itu saya tegaskan agar aktifitas pembangunan segera dihentikan,” ucap pria yang akrab disapa KSK, saat ditemui sejumlah awak media di rumah kediamannya di Kecamatan Pondidaha, Minggu (1/5/2021).
Menurut Bupati Konawe dua periode, Pemda Konawe selama ini belum mendapatkan apa-apa dari bagi hasil PAD. Sementara pengelolaan pulau tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun.
“Aktivitas proyek dapat dilanjutkan, Apabila pihak Pemprov Sultra mau bernegosiasi dengan kami (Pemkab Konawe). Tetapi kalau tidak, maka saya tidak segan-segan untuk menghentikan aktivitas tersebut,” Tegas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Mantan Ketua DPRD Konawe juga mengklaim, jika pihaknya saat ini telah memiliki anggaran untuk membangun wisata tersebut. Yang menurut dia, kalau Konawe juga mampu untuk membangun surga laut itu.
“Pulau Bokori dan Wisata Toronipa adalah aset terbesar bagi Konawe. Jadi tidak mungkin aset sebesar itu dimiliki oleh daerah lain. Tidak segampang itu,” cetusnya.
Kery juga merasa tersinggung terkait pengelolaan pulau itu. Dimana pihak pengembang yang akan bermitra diduga hanya berhubungan dengan pemprov. Menurut dia, merupakan hal yang sangat keliru. Pasalnya, pulau bokori berada di Kabupaten Konawe, otomatis berhubungan dengan pemerintahnya.
“sangat keliru bagi si pengembang ini. Sudah tau Bokori itu berada di wilayah kabupaten Konawe, kok berurusan di Pemprov. Harusnya beruran izin di Konawe to,” sindirnya.
Untuk itu Kery menyayangkan sikap Pemprov selama ini. Ia merasa pihaknya tidak dilibatkan dalam bagi hasil pengelolaan pulau bokori.
“Ibarat Pemerintah provinsi itu orang tua, dia harus menghidupi “anaknya” Kabupaten Konawe. Tapi, ini terbalik. Bokori itu hartanya Konawe. Ini namanya, orang tua durhaka sama anaknya,” tutupnya.
Laporan: Jaspin
