Menjadi Isu Prioritas, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Konawe Terus Digenjot

Perbesar

KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mengenjot dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting.

Hal tersebut telah dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan menetapkan stunting sebagai isu prioritas.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) menerangkan, upaya percepatan terhadap penenganan penyakit kekerdilan terhadap anak, adalah merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat.

KSK mengatakan, masalah stunting ini harus menjadi gerakan bersama. Semua OPD agar menempatkan masalah stunting sebagai prioritas penanganan dalam program kerjanya.

“Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis. Stunting dapat berdampak langsung atau mempengaruhi kecerdasan intelektual anak dalam tumbuh kembangnya,” terang orang nomor satu Konawe.

Untuk itu, lanjut bupati dua periode ini, salah satu upaya percepatan penurunan stunting di daerah itu yakni dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Konawe dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa di 291 desa se Kabupaten Konawe.

TPPS Konawe kata KSK, diketuai langsung oleh Sekda Konawe, sementara TPK dibentuk oleh Kepala desa masing-masing, dan selaku pelaksana kegiatan di ketuai oleh PKK desa yang di bantu dari Kader Posyandu dan bidan desa.

“Saat ini angka stunting tertinggi di Sultra berada di Kabupaten Buton Selatan dengan angka prevalensi 45,2 persen. Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Kolaka Timur dengan prevalensi 23,0 persen,” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) BKKBN Konawe Tam Sati Sam mengatakan, stunting dapat membuat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Sehingga, kata Tam Sati Sam, Penanggulangan dan pencegahan stunting adalah solusi awal untuk menghindari dampak besar bagi bangsa Indonesia khususnya di Konawe.

Ia juga menuturkan, stunting tidak hanya dapat diselesaikan melalui program gizi, melainkan harus dilakukan pula program program tambahan lainnya.

“Untuk mencegah masalah stunting, kita harus banyak melibatkan stakeholder dalam mengintervensi gizi dan pelaksanaanya dilakukan secara terkoordinir sehingga tepat sasaran,” ujar Kadis BKKBN.

Lanjut Tam Sati Sam, pihaknya harus melibatkan beberapa dinas terkait dalam penyelenggaraan gizi secara spesifik seperti Dinas Ketapang, Dinkes, Dinas Perikanan dan lainnya.

“Upaya konvergensi pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan evaluasi,” tutupnya.

Sementara itu, Kabid Ketahanan Keluarga Sejahtera BKKBN Kabupaten Konawe Ismail menerangkan, pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan tugas semua lintas sektor, sedangkan BKKBN lebih condong ke intervensi sensitif.

“Fokus kami yaitu melakukan penyuluhan di 28 Kecamatan se-Kabupaten Konawe terhadap keluarga sebagai upaya pencegahan stunting dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran kami calon pengantin, para ibu hamil, dan para balita,” bebernya.

Dalam sosialisasi, BKKBN melakukan surveilance di lapangan terhadap keluarga yang beresiko stunting.

“Kita telah menurunkan team pendamping keluarga sebanyak 1059 orang yang disebar di 28 kecamatan, di setiap desa terdapat tiga orang team pendamping keluarga,” beber Ismail.

Ismail juga menjelaskan, tim pendamping keluarga yang berada di lapangan terdiri dari bidan desa, ibu PKK. Seluruh pendamping pencegahan dan penanggulangan stunting selalu melaporkan hasil survei dalam aplikasi satu data yang telah disediakan secara online.

“Dari awal tahun 2022 ini, BKKBN Konawe telah melakukan beberapa aksi yang menjadi skala prioritas yaitu melakukan identifikasi sebaran stunting, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk stunting, dan meningkatkan sistem pengolahan data cakupan intervensi di tingkat Kabupaten Konawe,” tandasnya.

Laporan: Jaspin