Ali Mazi Paparkan Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Dihadapan Anggota DPR RI
Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH., menerima kunjungan kerja 13 anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Kehadiran tersebut merupakan kunjungan kerja dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. Kedatangan para anggota Komisi V DPR-RI tersebut untuk meninjau sejumlah rencana proyek infrastruktur dan perhubungan yang sedang direncanakan, dan mengevaluasi proyek infrastruktur yang sedang dan telah dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Sultra.
Para anggota Komisi V DPR-RI itu antara lain: Ir. Ridwan., BAE.; H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.; H. Herson Mayulu, S.IP.; Sarce Bandaso Tandiasik, S.H.; H. Irmadi Lubis; Ir. H. Anang Susanto, M.Si.; Drs. H. Mulyadi, MMA.; Roberth Rouw; H. Irmawan, S.Sos., M.M.; H. Irwan, S.IP., M.P.; H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.; Hanna Gayatri, S.H.; dan Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M.
Kunjungan kerja Komisi V DPR-RI ini dijadwalkan sejak Senin 12 Oktober hingga Rabu 14 Oktober 2020.
Di hadapan anggota Komisi V DPR-RI dan segenap hadirin, Gubernur Ali Mazi memaparkan sejumlah pembangunan yang telah selesai, yang sedang direncanakan, yang sudah dirancang dan dibangun pada dua periode kepemimpinnya, antara lain Bandara Haluoleo yang diawali dengan dana APBD Prov. Sultra, Bandara Matahora Wakatobi, dan Bandara Sangia Nibandera Kolaka. Bandara lain akan segera dibangun di Kolaka Utara dan Buton.
“Alhamdulillah, banyak infrastruktur telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara yang beberapa di antaranya dalam proses pengerjaan, tahap pembangunan atau penyelesaian, seperti pembangunan Jembatan Teluk Kendari oleh Kementerian PUPR, yang menghubungkan Kendari bagian Utara (Kota Tua) dan bagian Selatan (Poasia) yang dapat dikembangkan menjadi kawasan pemukiman baru. Perkembangan ini nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional,” jelas Gubernur Ali Mazi.
Pemaparan Gubernur Ali Mazi berlanjut dengan Penataan Kawasan Kumuh Kota yang terletak di Bungkutoko dan Petoaha, Kota Kendari. Untuk mengatasi banjir siklus 30 tahunan, Pemprov Sultra terus mempercepat pembangunan bendungan di areal hulu, antara lain Bendungan Ladongi (Kabupaten Kolaka Timur; kapasitas tampung 45,9 juta meter kubik), Bendungan Ameroro (Kabupaten Konawe; kapasitas tampung 55,1 juta meter kubik), dan Bendungan Pelosika (Kabupaten Konawe; kapasitas tampung 822 juta meter kubik). Di Kota Kendari, di mana aliran air bermuara, Pemkot Kendari juga mengenjot pembangunan Bendungan Sungai Wanggu, resapan air, Waduk Sungai Wanggu, Kolam Retensi di Boulevard, dan Waduk Regulasi (regulation pond) di wilayah hulu Nangananga.
Gubernur Ali Mazi lanjut memaparkan, “Ada hal penting yang harus saya sampaikan dalam penanganan banjir di Ibukota Provinsi Sultra, yakni pembangunan infrastruktur kolam retensi dan tanggul Sungai Wanggu, dan peningkatan kapasitas drainase dalam Kota Kendari yang nantinya akan masih mengatasi masalah siklus banjir 30 tahun di Kota Kendari.”
Di sektor perhubungan, beberapa pembangunan infrastruktur jembatan yang akan menghubungkan sejumlah pulau besar, antara lain Jembatan Buton-Muna (Tona), dan Jembatan Muna-Konsel, serta peningkatan jaringan jalan dan jembatan (akses sungai) untuk mendukung Program Kawasan Ekonomi yang menghubungkan semua kawasan di Sulawesi Tenggara. “Kesemuannya telah mendapat respon positif dari Kementerian PUPR,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Jalan pariwisata Toronipa-Kendari sepanjang kurang lebih 41 kilometer akan terintegrasi dengan Kendari New Port Bungkutoko, Jembatan Teluk Kendari, dan jalur menuju Bandara Haluoleo Kendari. “Seluruh pengintegrasian ini untuk mendukung transmisi angkutan logistik, komoditas hasil bumi/laut, dan produk industri di Sulawesi Tenggara. Dukungan Komisi V DPR-RI sangat kami butuhkan untuk pembangunan dan pengembangan jaringan jalan strategis ini, sehingga kelak akan menyambung dengan jalur Kereta Api Trans-Sulawesi di Kolaka Utara–Kendari.”
Penataan Jaringan Jalan Nasional di Sultra, akan berjalan sempurna dan terintegrasi dengan pembangunan dan pengelolaan sejumlah pelabuhan penghubung di beberapa titik penting, yakni Pelabuhan Kendari, dan Pelabuhan Baubau yang akan dikebangkan dan dikelola Badan Usaha Pelabuhan dalam pola kerja sama. Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port), yang dibangun dan dikembangkan di era Gubernur Nur Alam, saat ini telah berkembang menjadi pelabuhan bereputasi internasional melalui ekspor langsung dari pelabuhan itu ke seluruh pelabuhan dunia.
“Kami berharap dukungan Komisi V DPR-RI untuk rencana pengelolaan Pelabuhan Baubau oleh Badan Usaha Pelabuhan sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan memodernitas sarana pelabuhan. Dengan begitu pembiayaan pembangunan oleh pemerintah tidak lagi terbebani untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan tersebut,” pinta Gubernur Ali Mazi.
Dinas Perhubungan Pemprov Sultra juga sedang fokus pada penyediaan dan pembangunan 66 pelabuhan penghubung lokal lainnya di Sulawesi Tenggara.
Pembangunan pelabuhan penghubung itu termasuk dalam program pariwisata, yang menghubungkan Pelabuhan Penghubung Pulau Wangiwangi dengan Pelabuhan Penghubung Kaledupa, Pelabuhan Penghubung Tomia, dan Pelabuhan Penghubung Binongko untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi.
“Juga pembangunan Pelabuhan Penghubung Siompu dan Pelabuhan Penghubung Kadatua untuk mendukung KSPN Baubau. Terimakasih yang tidak terhingga perhatian Komisi V DPR-RI untuk pengembangan infrastruktur transportasi dan perhubungan di kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara,” demikian paparan Gubernur Ali Mazi dalam pertemuan lanjutan di Claro Hotel Kendari, seusai jamuan makan malam kegubernuran.
Pertemuan malam lanjutan di Phinisi 2 Ballroom Claro Hotel Kendari yang ketat menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, ini menghadirkan Walikota Kendari, Walikota Baubau, Bupati Konawe, Bupati Konawe Selatan, Bupati Buton Tengah, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR-RI, dengan keterwakilan sebagai berikut:
Kementerian PUPR (Direktur Sungai dan Pantai, dan BWS Sulawesi IV Kendari—Ditjen Sumber Daya Air; BPJN Sultra—Ditjen Bina Marga; BPPW Sultra—Ditjen Cipta Karya; BPPJKW Sultra—Ditjen Bina Konstruksi; BPPP Sulawesi III—Ditjen Penyediaan Perumahan); Kementerian Perhubungan (Auditor Utama—Inspektorat Jenderal; KPLP dan KSOP Kelas II Kendari—Ditjen Perhubungan Laut; Otoritas Bandara Kelas I Wil. V, SPP Bandara, dan Layanan Angkutan Udara—Ditjen Perhubungan Udara; BPTD Sultra—Ditjen Perhubungan Darat); Kementerian Desa dan PDT (PD Pulau Kecil dan Terluar, SesDitjen Pengembangan Kawasan Perdesaan); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Balai Besar BMKG Wil. IV, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari); Basarnas (Deputi Bina Tenaga Kerja dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari); PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV; dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Ketua Tim Kunker Komisi V DPR-RI, Ir. Ridwan BAE membenarkan tujuan Pemerintah Pusat (melalui leading sector masing-masing) hendak membuka potensi dan memajukan ekonomi Sulawesi Tenggara melalui pembangunan infrastruktur. “Komisi V DPR-RI telah melihat berbagai potensi besar dalam pembangunan infrastruktur dalam upaya kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kecil di wilayah Sultra.”
Ilham Q. Moehiddin
Jubir Gubernur Sultra
