AdvetorialKonawePemerintahan

APBD Konawe Naik Rp 2,2 Triliun Tahun 2023, Ferdinand: Diproyeksikan Naik Signifikan Dari Tahun Sebelumnya

KONAWE – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Diproyeksi naik sekitar Rp 2,2 Triliun pada tahu 2023 mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan. Ferdinand, sapaan akrabnya mengaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe memproyeksi akan terjadinya kenaikan APBD pada tahun 2023 mendatang sebesar Rp 2,2 triliun, yakni naik signifikan dari sebelumnya dari Rp 1,4 triliun.

“Kalau di tahun ini Rp 1,4 triliun, tapi tahun depan kemungkinannya akan naik lebih signifikan,” katanya kemarin (1/8/2022).

Advertisement
Proyeksi pendapatan APBD Konawe pada tahun 2019 – 2021. Dokumen www. Humaspemdakonawe.go.id

Menurutnya, alasan kenaikan APBD itu karena Pemkab Konawe mendapat ruang dari pemerintah pusat untuk mengusulkan program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan dasar itu, Pemkab memaksimalkan usulan program tersebut sehingga dapat mencapai selisih angka Rp 600 miliar.

“Alhamdullah, kita (Konawe) mendapat porsi pengusulan DAK yang besar sampai mencapai 9 bidang kategori, dibandingkan dengan daerah lain yang hanya diberikan 5 batas kategori, sehingga Pemkab menangkap peluang itu dengan mengusulkan sebanyak mungkin, sesuai batas maksimal porsi yang diberikan itu,” tuturnya saat ditemui di Halaman Kantor Bupati.

Terkait dengan itu, Sekda Ferdinan tidak menyebutkan secara spesifik soal usulan anggaran DAK yang bisa mencapai Rp 600 miliar itu. Namun katanya, sasaran prioritas dalam program pembiayaan itu melekat dibeberapa dinas tekhnis diantaranya, Dinas PUPR, Diknas, Pertanian dan beberapa dinas lainnya.

“Kalau untuk sasarannya yang pasti akan membiayai sektor infrastruktur dan perumahan, juga yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk bidang ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan,” katanya.

Penyerahan APBD Konawe oleh Pemda Konawe, terhadap DPRD Konawe

“Yang pastinya itu usulan , kan serasa rugi kita diberikan ruang yang besar untuk mengisi usulan diaplikasi, namun kita tidak menangkap peluang itu. Sedangkan untuk realisasinya tergantung peraturan Menteri Keuangan (Kemenkeu) RI kedepannya dalam mempertimbangkan kebijakan itu, misalnya yang kita usulkan Rp 600 miliar, namun yang ditetapkan Rp 300 miliar, ya sudah itu DAK yang pasti yang paten akan kita terima dari pusat,” terangnya.

Ia mengatakan, bahwa saat ini memang daerah Konawe mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah pusat. Karena melihat secara fiskal kedaerahannya masih banyak kekurangan yang perlu diisi karena melihat prospek makro ekonomi yang semakin bagus. Sehingga harus ditunjang dengan infrastruktur daerah yang memadai.

Apalagi, kata dia, masuknya sejumlah investasi di daerah ini cukup mempengaruhi sektor penyerapan tenaga kerja. Kemudian berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi makro yang berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Hal ini pula yang mendukung meningkatnya pembangunan ekonomi nasional.

Rapat Paripurna APBD Konawe, di Kantor DPRD Konawe.

“Dan yang paling penting juga Konawe memiliki sumber daya yang potensial mendukung proyek strategis nasional. Bahkan baru ada revisi tentang SK proyek strategis nasional bahwa daerah Routa telah masuk di dalamnya itu,” terangnya.

“Nah bisa kita lihat. Salah satu unsur pendukung Konawe mendapat jatah DAK yang besar ,karena dengan itu program daerah dapat bersinergi dengan percepatan pembangunan proyek nasional yang ada di Konawe . Seperti pembangunan bendungan Ameroro, Kawasan Industri Indonesia Konawe Industri Park (IKIP), Bendungan Pelosika. Dan hal ini membuka peluang pembangunan di Konawe yang semakin baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Laporan: Jaspin

Back to top button
error: Copyright by sultranews.co.id