Bupati Konawe Sebut Kampus Politeknik di Kawasan Industri Tidak Sesuai RT RW

waktu baca 2 menit
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (Tengah) saat menerima masa aksi dari HMI di ruangan kerja Bupati Konawe, Senin (01/11/2021). Foto: Jaspin

KONAWE – Pembangunan kampus Politeknik di Kawasan Mega Industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), ternyata tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK), saat menerima masa aksi di Ruangan Kantor Bupati Konawe, Senin (01/11/2021).

Menurut KSK, seharusnya pembangunan kampus politeknik itu tidak dibangun di wilayah industri, sebab akan menganggu aktifitas industri itu sendiri.

“Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kan izin industri, bukan izin lain,” ungkap Bupati Konawe dua periode.

Padahal kata dia, pemda telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Kampus Politeknik di Kecamatan Pondidaha tepatnya di areal Bumi Perkemahan Sulemandara.

Menurutnya, lokasi tersebut dianggap sangat trategis dan mudah dijangkau serta di kenali, karena berada di jalan poros Kendari-Unaaha.

“Dari pemkab Konawe, kita sudah siapkan lahannya disitu. Kurang lebih kita siapkan 10 hektar, tapi rasa-rasanya 2 hektar sudah cukup,” bebernya.

Senada dengan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand Sapan, yang menyatakan bahwa pembangunan kampus politeknik di kawasan mega industri tidak sesuai dengan RT RW Konawe.

Yang mana, pusat pendidikan tidak boleh berada dalam satu kawasan dengan areal industri. Atas dasar itu, seharusnya pihak perusahaan membangun politeknik diluar kawasan industri di kecamatan Morosi.

“RT RW-nya disana itukan untuk kawasan industri, bukan kawasan pendidikan. Jadi tidak benar itu kalau dibangun kampus disitu,” tegasnya.

Lebih jauh Ferdinand beberkan jika tujuan utama pembangunan kampus politeknik adalah untuk mencerdaskan. Sehingga diharapkan dengan adanya kampus politeknik tersebut, mereka yang selesai menempuh pendidikannya, mampu bekerja di perusahaan lain.

“Kenapa dari awal kami (pemerintah) tidak setuju kalau kampus politeknik dibangun di dalam kawasan industri? Supaya ketika nanti mereka sudah selesai, mereka bisa bekerja di perusahaan lain, bukan hanya di PT VDNI dan OSS saja,” pungkasnya.