Diduga Gagal Kontruksi, Al-Surat Konawe Desak APH Usut Tuntas Proyek Pengaspalan

waktu baca 2 menit
Ketua Al-Surat Konawe Hendryawan

KONAWE – Lembaga Aliansi Suara Rakyat (AL-SURAT) Konawe, akhirnya angkat bicara soal proyek pengaspalan jalan poros Rahabangga – Adipura, yang dikerjakan oleh PT Inti Pana Mandiri.

Al-Surat menilai proyek pengaspalan tersebut diduga telah gagal konstruksi.

“Kami menilai bahwa proyek pengaspalan itu, dipaksakan asal jadi. Sehingga kami menggagap pekerjaan tersebut sudah gagal kontruksi,” ucap Ketua Al-Surat Konawe Hendryawan Muhctar, yang ditemui, Jumat (9/10/2020).

Lelaki yang juga merupakan aktivis itu, sangat menyayangkan terhadap kondisi pekerjaan pengaspalan tersebut. Padahal kata dia, seharusnya pekerjaan itu dikerjakan sebaik mungkin, sebab dengan anggaran yang lumayan sangat besar, tidak harus mengejar keuntungan yang sangat besar.

“Kami sebagai putra daerah, yang notabene sebagai pengguna jalan, apalagi status jalan tersebut merupakan jalan kabupaten, harusnya kita kawal agar kualitas pekerjaannya lebih baik, bukan sebaliknya asal dikerja,” tuturnya.

Untuk itu, Hendryawan mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar secepatnya menelusuri pekerjaan itu. Sebab ia menilai seperti ada aroma dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pekerjaan pengaspalan tersebut.

“APH harusnya cepat bertindak, jika pekerjaan pengaspalan yang harus di anggarkan berulang-ulang itu sama halnya merugikan anggaran daerah saja,”

Hendryawan juga beberkan bahwa pekerjaan pengaspalan di dua jalur jalan poros Rahabangga – Adipura itu, sebenarnya orang yang sama pemenang tender tersebut. Hanya saja dia memakai perusahaan yang berbeda.

“Kalau pekerjaan pengaspalan yang jalur kiri itu di kerjakan oleh PT Inti Pana Mandiri, yang anggaranya berasal dari APBD Konawe. Sementara yang jalur kanannya dikerjakan oleh PT Bumi Harapan Mappadeceng yang anggaranya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 5 Miliyar lebih,” bebernya.

Maka dari itu, Hendryawan lagi-lagi me-warning pihak Dinas PUPR Konawe agar secepatnya memberikan teguran keras terhadap pihak kontraktornya, Kalau perlu perusahaan mereka di bleklis.

“Sebenarnya sudah dari awal saya menyuarakan dalam Aksi di Kejaksaan Negeri Konawe terkait proyek pengaspalan tetapi hingga hari ini pihak Kejari pun belum juga ada kabar. Selain itu kemungkinan besar sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terkait Dinas PUPR Konawe,” tutupnya.

SN