IDI Konawe Mengadu ke DPRD Terkait Insentif Dokter Tidak Lancar

waktu baca 2 menit
Foto. RDP bersama sejumlah Dokter yang tergabung dalam IDI Konawe, Rabu (17/7/2019)

sultranews.net – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait laporan sejumlah Dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengenai pembayaran insentif yang tidak lancar dibayarkan per triwulanya.

Sekretaris IDI Kabupaten Konawe dr. Moh. Sohibul Kirom mengungkapkan, ada berapa poin yang mereka keluhkan dalam RDP itu. Yang pertama terkait pembayaran insentif yang menurutnya tidak lancar dibayarkan per tri wulanya. Terus yang kedua tidak adanya keseimbangan antara insentif dengan risiko beban kerja yang dihadapi.

Selanjutnya ada ketimpangan yang sangat jauh antara insentif dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit (RS) Konawe dengan dokter umum dan dokter gigi di Unit Pelayanan Tingkat Dasar (Puskesmas) di Wilayah Konawe itu sendiri.

“Banyak sekali ketidak sesuaian. Mulai dari keterlambatan pembayaran insentif, ketidak sesuaian antara pekerjaan dan insentif kami, hingga perbedaan antara dokter spesialis dan dokter umum,” ungkap Sohibul, yang ditemui usai RDP di Aula Rapat Komisi III DPRD Konawe, Rabu (17/7/2019).

Sohibul yang berprofesi sebagai dokter gigi di Puskesmas Ahuhu, Kecamatan Meluhu itu menjelaskan, untuk pembayaran insnetifnya itu sendiri, sejauh ini tidak ada masalah. Hanya saja menurut dia kadang terlambat.

“Kalau dibandingkan antara pekerjaan dan insentif itu relatif. Yang kami sayangkan disini hanya keterlambatan saja dalam pembayaran selalu ditunda-tunda dan tidak tepat waktu,” jelasnya.

Sebab kata dia, masih banyak teman mereka yang posisinya masih kontrak. Jika insentif tidak tepat dalam pembayaranya, maka mau makan apa. Sementara untuk jasa medis di puskesmas sendiri tidak ada.

“Banyak teman kami di puskesmas hanya terima 400 ribu rupiah, hingga 1 juta. Kalau 1 juta itu sudah banyak sekali. Sebab rata-rata yang tugas di pinggiran itu sudah paling tinggi 50 ribu rupiah,” tuturnya.

Baca Juga :  Jembatan Penghubung Antar Desa di Routa Konawe Rusak Parah, Lentera Sultra Soroti Penggunaan CSR PT SCM dan DD

Untuk itu kami berharap kepada DPRD khususnya yang membidangi kesehatan, dan utamanya kepada pemerintah, agar memperhatikan gaji insentif mereka.

“Kami berharap kepada pemerintah kalau bisa insentif kami dinaikan,” harapnya.

Sementara itu, Kasubag Program dan Penganggaran Dinas Kesehatan Konawe Rianti, saat hendak dikomfirmasi enggan untuk berkomentar kepada sejumlah media, saat ditanya mengenai anggaran insentif dokter, dan biaya medis lainya.

Ketua Komisi III Husniah Nuhung Makati, yang memimpin langsung RDP itu, mengatakan bakal mengawal keluhan para dokter tersebut.

“Masukan dari para dokter ini kami dari komisi III akan mengawal hingga masa jabatan kami berakhir,” tutupnya.

Liputan. Redaksi

BACA JUGA :