Jurnalis Abal-Abal di Kendari Kerap Melancarkan Aksinya
KENDARI –Oknum wartawan di Kendari inisial IR dari media ilegal alias abal-abal kerap melancarkan aksinya di wilayah Kota Kendari.
Lucunya, dirinya mengaku seorang jurnalis independen, padahal media yang ia naungi belum jelas. Namun sok-sok menulis berita dengan kaidah jurnalistik.
Dominannya lagi saat melancarkan aksinya, pasca memberitakan sejumlah tambang demi ‘membesarkan perutnya’.
Alhasil, tambang yang ia soroti malah pemberitaannya di cap hoax dan lagi-lagi menerbitkan permintaan maaf melalui redaksi atas kekeliruan berita yang ia muat. Kan malu!
Parahnya, jika IR tak dituruti apa kemauanya akan mencari kesalahan lewat pemberitaan tanpa harus melihat poin-poin kaidah jurnalis yang jelas-jelas dalam keadaan emosi seorang jurnalis tidak boleh menulis berita apalagi menghakimi.
Saat di konfirmasi IR terkait media abal-abal yang ia miliki diapun mengelak dan tak bisa membuktikan dokumen perusahaan yang ia miliki.
“Ada masalah,” singkatnya.
Bahkan, saat dikonfirmasi mengenai box redaksi di media online miliknya. Dirinya belum bisa menjawab sehingga dia menjadi kategori sebagai jurnalis abal-abal.
Merujuk dalam pernyataan Dewan Pers Indonesia, dalam masa 22 tahun setelah reformasi, masih banyak media yang menyalahgunakan kebebasan pers yang telah ditetapkan.
Dari 47.000 media di Indonesia, hanya sekitar 2.400 media yang telah terverifikasi sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Hal ini cukup miris mengingat kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat belum terpenuhi.
Melihat pernyataan Kadiv Humas Polri ini semakin menegaskan bahwa, jurnalis abal-abal harus ditertibkan karena telah merugikan banyak pihak. Mengingat dewasa kini masyarakat telah dipenuhi oleh berita disinformasi, dan jurnalis abal-abal terkadang ikut berperan serta menjadi produsen berita hoaks.
PERHUMAS sebagai organisasi profesi hubungan masyarakat di Indonesia ikut menanggapi fenomena tersebut.
Tentu sudah menjadi pemahaman kita bahwa, sebagai praktisi humas dalam melakukan aktivitasnya seringkali berhubungan dengan media.
“Jurnalis adalah lembaga yang terpercaya, namun belakangan ini tingkat kepercayaan jurnalis menurun akibat fenomena ini,” ucap Heri Rakhmadi, Wakil Ketua Umum I BPP PERHUMAS.
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa, humas harus membangun hubungan harmonis dengan jurnalis, tentu saja yang dimaksud bukan jurnalis abal-abal.
(SN)
