Pematokan Lahan Transmigrasi di Tawamelewe: Langkah Tegas Menyelesaikan Konflik
KONAWE. SultraNews.co.id -Konflik lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Desa Tawamelewe,(02/06/2025) Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, akhirnya memasuki babak penyelesaian. Pemerintah daerah bersama aparat gabungan menunjukkan keseriusannya dengan menggelar pematokan lahan transmigrasi seluas 908,7 hektar yang selama ini menjadi sumber sengketa antarwarga.
Sebanyak 520 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengamankan jalannya proses pematokan. Langkah tegas ini diambil demi memastikan kepastian hukum bagi warga dan mencegah konflik lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Konawe menetapkan bahwa lahan tersebut dikosongkan selama satu bulan ke depan. Setelah itu, hanya pihak yang memiliki bukti kepemilikan sah berupa sertifikat yang diperbolehkan beraktivitas di atasnya. Warga yang tidak puas dengan kebijakan ini dipersilakan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan.
Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam kegiatan strategis ini, antara lain Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim, Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, Wakapolres Kompol Djamaluddin Saho, Kajari Konawe Dr. Musafir Menca, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Elly Sartika Achmad, serta Dandim 1417/Kendari, Sekda Konawe Dr. Ferdinand, Kepala BPN Konawe, dan sejumlah kepala OPD serta pejabat utama Polres Konawe.
Kapolres Konawe, AKBP Noer Alam, menegaskan bahwa pematokan lahan ini merupakan solusi konkret atas konflik agraria yang mengganggu stabilitas sosial di kawasan tersebut. “Kami berharap setelah pemasangan patok ini, seluruh pihak dapat menerima keputusan dengan bijak. Jika masih ada yang melanggar atau mengganggu ketertiban, maka akan kami tindak secara tegas dan terukur,” ujarnya.
Dengan terlaksananya pematokan yang berjalan aman dan kondusif, diharapkan warga dapat mengakhiri perselisihan, dan para petani kembali fokus mengelola lahan mereka dengan kepastian hukum dan rasa aman. Polemik lahan transmigrasi di Tawamelewe telah bergulir sejak era pemerintahan Kery Saiful Konggoasa, berlanjut di masa Pj Harmin Ramba dan Stanley, dan kini menemui titik terang di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar. Pendekatan hukum dan pengamanan terpadu menjadi kunci penyelesaian konflik yang selama ini belum tersentuh solusi nyata.
LAPORAN : Aby Razak
