KonawePeristiwa

Pembagian BLT Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Kades di Konawe Disoroti Warga

Konawe – Kepala Desa (Kades) Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat sorotan dari warga, terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2020.

Kades Uepai dituding oleh warganya sendiri karena telah pilih kasih dalam penerimaan BLT. Dimana warga penerima BLT merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

“Disini di Desa Anggopiu ada penerima BLT yang juga merupakan penerima PKH yang merupakan keluarga dekat pak kades,” ucap salah satu warga Anggopiu yang tidak ingin disebutkan identitasnya, Selasa (2/6/2020).

Kepada Sultra News, ia juga membeberkan bahwa selain dia (kades) pilih kasih dalam penyaluran bantuan DD, dirinya juga telah menyalahgunakan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dengan cara membelikan mobil, dan orjen atau elekton, untuk keperluan pribadinya.

“Masyarakat disini pertanyakan dana BUMDES dikemanakan. Sebab masyarakat menduga telah dipergunakan oleh kades untuk kepentingan pribadinya,” bebernya.

Hasnia, yang sempat ditemui di Balai Desa Anggopiu menuturkan, jika sebenarnya masih banyak yang seharusnya dapat bantuan, tapi tidak dapat. Yang jelas saya tidak mau komentar lebih banyak.

“Didekat rumahku saja itu tidak dapat kasihan BLT, seharusnya itu wajarmi dia dapat,” tuturnya.

Sementara Kepala Desa Anggopiu, Muh. Yamin, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada penerima PKH yang juga ikut mendapatkan bantuan BLT. Kalaupun ada, itu kemungkinan kesalahan dari proses pendataan.

“Yang jelas saya pastikan tidak ada penerima dobol,” tegas Yamin saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Yamin juga mengakui, kalau data yang dipakai saat pendataan penerima BLT, itu masih merujuk kedata lama. Jadi tidak menutup kemungkinan pada saat verifikasi data, masih ada data penerima PKH ikut masuk ke penerima BLT.

“Ini juga bukan kesalahan dari desa. Kami juga sudah berapa kali koordinasi ke Dinsos kabupaten untuk memberikan data penerima PKH, BPNT dan lain sebagainya, tapi malah terkesan disembunyikan,” imbuhnya.

Terkait dengan tudingan masalah dana BUMDES, Yamin menjelaskan jika sampai hari ini pembentukan BUMDES di Desa Anggopiu belum ada.

“Pembentukan Bumdes saja belum ada, apalagi kita sudah mau pakai dananya. Ada-ada saja ini warga,” kesalnya.

Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Konawe, Keny Yuga Permana, berjanji akan segera menelusuri persoalan tersebut. Sebab laporan yang diterimanya itu, terkait persoalan penerima manfaat sudah banyak.

Olehnya itu, Keny menghimbau agar setiap desa-desa menempel nama-nama penerima bantuan BLT di Balai Desa masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar keterbukaan informasi ke masyarakat transparan.

“Saya sudah menghimbau semua desa se Kabupaten Konawe, termaksud camatnya, agar memasang daftar nama-nama penerima bantuan BLT,” tegasnya.

Back to top button
error: Copyright by sultranews.co.id