Pemkot Kendari dan BI luncurkan Layanan Digitalisasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Kendari – Guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara (Sultra) perwakilan Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melauncing Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) serta membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan tersebut di selenggarakan di Pantai Nambo, Selasa (9/2/2021).
Kepala Perwakilan BI Sultra, Bimo Epyanto mengatakan TP2DD bertugas untuk melakukan analisis ataupun merancang mengembangkasikan transaksi pemerintah di lingkungan Kota Kendari.
“Jadi, tujuan yang kita lakukan adalah itu”, ujarnya.
Ia menjelaskan, sudah ada delapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaunching yang telah menggunakan elektronifikasi diantaranya, retribusi masuk kepantai nambo, retribusi sampah, retribusi parkir ditengah jalan, retribusi pasar yang akan dibayarkan oleh pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional di Kota Kendari
“Jadi harapannya akan meluas ke penerimaan PAD lainnya sekaligus batu loncatan untuk perluasan elektronifikasi transaksi terutama penerimaan pemerintah tidak hanya di Kota Kendari
Tetapi juga di Kabupaten/Kota yang siap dan yang lebih penting ditingkat Provinsi”, terangnya.
Dikatakannya, sampe bulan Januari sudah ada sekitar 33.000 pelaku usaha (UMKM) yang menggunakan Quick Respon Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayarannya”, ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan saat ini di Indonesia telah terbentuk sebanyak 20 TP2DD, 6 diantarannya terdapat di Provinsi dan 14 di Kabupaten/Kota
Lanjutnya, untuk 2021 secara nasional pihaknya menargetkan 12 juta. Sedangkan untuk Sultra, nanti ada sekitar 69.000 pelaku usaha yang menggunakan QRIS
“Brarti nanti naik hampir seratus persen ya. Ini kan alat pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal”, imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengharapkan setelah terbentuknya TP2DD tersebut akan segera bergerak dan semakin banyak merchant yang akan diakses dan pelaku-pelaku usaha semakin banyak yang terlibat dalam program digitalisasi transaksi daerah.
“Ini tentu lebih aman membangun sistem. Supaya tidak ada lagi kebocoran. Kita tau kan retribusi ini rentan untuk terjadinya kebocoran. Kalau dilakukan dengan digitalisasi saya kira akan semakin rapi dan bisa kita pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Olehnya itu masyarakat tidak perlu ragu bayar saja pajaknya, bayar retribusinya awasi penggunaannya”, pungkasnya.
