Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Ikuti Zoom Meeting dengan Kemendagri, Simak Pembahasannya
JAKARTA, Sultranews.co.id – Pejabat Bupati Konawe Dr. H. Harmin Ramba SE, MM mengikuti zoom meeting bersama sejumlah gubernur dan walikota seluruh Indonesia yang diPimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, Senin (24/6/2024).
Dalam rapat zoom meeting tersebut, rupanya membahas soal pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa Polio diseluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota agar mempertimbangkan situasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Poliomylitis atau Penyakit Polio pada 6 (enam) provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
“Hal itu perlu dilakukan upaya masif dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio,” kata Tito sapaan akrab Mendagri.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kata mantan Kapolri, diminta kepada seluruh gubernur dan bupati walikota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
Mendukung pelaksanaan PIN dengan sasaran, seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
“PIN tahap 1 dimulai tanggal 27 Mel 2024 di 6 (enam) provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya,” sebut Tito
Tito bilang, PIN 13 h3p 2 dimuzal tanggal 15 Juli 2024 di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung.
Selanjutnya, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.
“Kemudian menetapkan situasi KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dana otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Tito
Tito berharap kepada gubernur, bupati walikota agar menginternalisasikan pelaksanaan PIN kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Kerja Perperintah Daerah (RKPD).
“Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh pihak terkait,” harap Tito.
“Kepada gubernur, bupati walikota, dan mendavri agar memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan di daerah masing-masing,” imbuhnya. (rls)
Editor: Ovhin
Uploder: Elan
