Solusi Polemik Gaji Buruh di Morosi, Ardin Dukung Dewan Pengupahan Dibentuk

waktu baca 2 menit
Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos., M.Si bersama Ketua DPW FKSPN Sultra Ramadhan,

KONAWE – Solusi Polemik Gaji Buruh di Morosi, usai PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) viral di media sosial (Medsos) soal pengupahan atau penggajian karyawan yang tidak layak dan tidak transparan, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Ardin mendukung Dewan Pengupahan Dibentuk.

Polemik itu saat management PT. VDNI mengeluarkan statemen yang tidak pantas. “Kalau tidak nyaman bekerja silahkan berhenti saja bro”. Statement tersebut sontak menjadi perbincangan publik.

Ketua DPW FKSPN Provinsi Sultra juga angkat bicara. Ramadhan mengatakan Kabupaten Konawe mempunyai kawasan industri, kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan yang sangat luas.

Namun sampai hari ini Dewan Pengupahan tersebut belum terbentuk, sedangkan kabupaten lain yang ada diwilayah Prov. Sultra  seperti dikabupaten Kolaka, Dewan Pengupahannya sudah terbentuk sejak lama.

Dikatakannya, alasan mengapa dewan pengupahan Kabupaten Konawe belum terbentuk disebabkan dengan anggaran tidak cukup, sedangkan anggaran buat Dewan Pengupahan hanya berkisar kurang lebih 250 juta pertahun.

“Jadi kami dari pihak DPW FKSPN Provinsi Sultra memohon kepada Pihak Legislatif untuk dapat menganggarkan pada tahun ini agar bisa terealisasi perjanuari 2022.” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.SOs., M.Si mendukung terbentuknya Dewan Pengupahan Konawe.

Legislator PAN tersebut mengatakan Dewan Pengupahan merupakan solusi yang terbaik dan harus direspon cepat oleh pemerintah daerah, karena melalui Dewan Pengupahan segala permasalahan yang dihadapi para Buruh baik kesejahteraan dan pendapatan dapat diformulasikan oleh Dewan Pengupahan.

“Saya sangat mendukung pada lembaga-lembaga serikat buruh yang memperjuangkan terbentuknya Dewan Pengupahan ini, karena mereka memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh yang ada di Konawe,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan masalah Dewan Pengupahan menjadi salah satu agenda dalam rapat pembahasan KUA PPAS yang dipimpinnya,kemarin. karena pada dasarnya Dewan Pengupahan sangatlah penting bagi masyarakat Konawe dan terkhusus adalah buat para pekerja sektor industri, sektor pertambangan dan perkebunan ,karena iplikasi dari Dewan Pengupahan adalah kesejahteraan bagi para Buruh.

“Dewan Pengupahan menjadi salah satu yang kita sepakati dalam rapat pembahasan KUA PPAS kemarin, pokoknya sekarang kita rancang tahun 2022 kita ketok palu dan perJanuari kita genjot,” tegasnya.

Laporan: Jaspin