Tidak Miliki Ijasah dan Hanya Bermodalkan KK, Begini Penjelasan Humas Pemkab Konawe Soal Rekrutmen CTKL di Morosi
KONAWE – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe bersama unsur Pemerintah Daerah (Pemda) serta perwakilan perusahaan tambang asal Tiongkok yakni PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) yang beroperasi di Kecamatan Morosi, membahas soal rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal (CTKL), Kamis (4/11/2021) kemarin.
Masyarakat lingkar tambang yakni Bondoala, Kapoiala serta Morosi, merasa kecewa kepada pihak Pemda Konawe karena dari 649 usulan CTKL yang dikirimkan ternyata hanya 2 orang yang lulus menjadi pekerja.
Menanggapi persoalan itu, Kabag Humas dan Protokoler Kabupaten konawe Sukri Nur, selaku perwakilan pihak Pemda menjelaskan, pihak pemda sebagai penyedia tenaga kerja hanya melakukan perekrutan ketika ada permintaan dari perusahaan. Tetapi terkadang data yang dikirimkan ke mereka tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“Kemungkinan mereka (CTKL) yang dimasukkan merupakan eks karyawan, yang pasti akan ditolak,” jelasnya.
Terkait persoalan ijasah yang sementara menjadi perbincangan di media sosial (medsos), kata Sukri, khusus untuk masyarakat lingkar tambang di tiga kecamatan tersebut, ada pemberlakuan khusus. Artinya, ketika CTKL tidak mempunyai ijasah, tetapi ingin bekerja di perusahaan tersebut, maka bisa menggunakan KTP dan KK saja.
“Pemberlakuan ini, khusus untuk masyarakat di lingkar tambang saja. Dan ini masih jamanya almarhum Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara,” papar Sukri, Kepada Sultranews.co.id, Jumat (5/11/2021).
Kemungkinan masyarakat, lanjut dia, salah paham saat dirinya menjelaskan di kegiatan RDP kemarin, yang mengatakan jika ternyata Bondoala selalu song dalam rekrutmen PT VDNI dan PT OSS, karena tidak punya ijasah hanya bermodalkan Kartu Keluarga.
“Ini harus cepat diluruskan supaya masyarakat tidak menafsirkan yang bukan-bukan. Justru sebenarnya dengan hadirnya pemerintah dalam hal rekrutmen, bisa membantu masyarakat khususnya lingkar tambang yang tidak memiliki ijasah bisa masuk bekerja. Bukan berarti masyarakat di lingkar tambang itu tidak mempunyai ijasah,” terang Sukri menanggapi tudingan di media sosial.
Laporan: Jaspin
