Wujudkan Aplikasi Konawe Elektronik Sistem Data, Ferdinand Harapkan Aksi Perubahan yang Berkesinambungan
KONAWE – Aplikasi Konawe Elektronik Sistem Data, atau lebih dikenal dengan istilah Koneksi Data, merupakan terobosan baru yang sementara digagas oleh Edwar Ariano, S.T, sang Reformer muda dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebagai Kepala Bidang Perencanaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Konawe, Edwar yang saat ini sementara menciptakan terobosan baru melalui Pelatihan Kepemimpinan Adiministrator (PKA) Angkatan IV tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, mengangkat sebuah aksi perubahan dalam hal pengelolaan data sektoral yang berbasis pemanfaatan system informasi.
Alhamdulillah, sosialisasi dan pelatihan yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Unaaha yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, dalam kesempatan tersebut para stakeholder menyambut baik adanya inisiatif mendorong pengelolaan data yang lebih baik kedepannya, hingga kegiatan tersebut berlangsung sukses. Bahkan mendapat apresiasi langsung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Dr. Ferdinand Sapan, S.P., M.H.
Dalam kesempatan itu, Sekda Konawe Ferdinand Sapan menyampaikan harapannya agar aksi perubahan yang digagas oleh Reformer dapat benar-benar bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Konawe dan masyarakat dan dapat berkesinambungan dan terus diperbaharui inovasinya.
“Saya berharap agar terobosan baru ini, dapat menjadi aksi perubahan yang berkesinambungan, demi kelangsungan sistem data yang kita kenal dengan istilah Koneksi Data, demi terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik,” harap Ferdinand, saat membuka kegiatan sosialisasi dan pelatihan di salah satu hotel, Senin (11/10/2021).
Sementara itu Edward, pemuda yang dikenal sang Reformer menjelaskan, peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah melalui salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahwa perencanaan harus disusun secara teknokratis yang artinya dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan metode dan kerangka pikir yang ilmiah.
Untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan data yang valid dan akuntabel sehingga terpenuhi prinsip atas metode dan kerangka pikir ilmiah dalam perencanaan yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Konawe Elektronik Sistem Data (KONEKSI DATA)” yang berbasis Online Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe.
“Tantangan saat ini dalam pengelolaan data di Kabupaten Konawe, yakni belum adanya system pengumpulan data berkala yang dapat diakses dengan mudah oleh para pengolah data untuk menyampaikan perkembangan data dan informasi itu sendiri. Seyogyanya selain menyiapkan system data, juga perlu diatur mekanisme penyampaian data, agar data yang diperoleh dapat diyakini kebenarannya. Sekaligus data yang telah tersystem dapat diakses oleh masyarakat secara luas sesuai dengan kebutuhannya,” jelas lelaki yang dikenal ramah itu.
Memperhatikan dinamika saat ini, kata dia, kebutuhan kekinian serta kebutuhan jangka panjang bagi Pemerintah Kabupaten Konawe, sosialisasi aplikasi KONEKSI DATA, melibatkan berbagai stakeholder mulai dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe, dan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe dan lembaga vertical terkait lainnya.
“Aksi perubahan ini sekaligus merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” tutupnya.
Laporan: Jaspin
