Gelar Rakor, Ridwan Baddala: Anggaran Media Harus Besar Jika Mau Pemberitaan Baik
KENDARI – Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengangkat tema “Arah dan Tujuan Kominfo Daerah”, yang digelar disalah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (10/3/2021).
Kegiatan Rakor tersebut, diikuti seluruh Dinas Kominfo se – Sultra, secara virtual, dan menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra.
Dalam kegiatan rakor, Kepala Dinas Kominfo Sultra M. Ridwan Baddalah, S.Pd., MM, menyampaikan tujuan dari tema tersebut adalah memahami dari pada fungsi dan tugas Kominfo itu sendiri.
Tugas dan fungsi Kominfo itu sendiri, kata Ridwan semakin berat. Sebab tidak sama lagi seperti kemarin-kemarin. Justru tugas Kominfo selain berperan sebagai penyedia informasi dan komunikasi, juga bertindak sebagai kehumasan dan protokoler.
“Jadi sekarang ini, tugas dari pada kehumasan dan.protokoler sudah diberikan di Kominfo. Olehnya itu bertambah lagi tugas dan tanggung jawab kita,” ucap Ridwan.
Untuk itu, lanjut dia, jadi sebenarnya di daerah sudah tidak ada lagi namanya Humas. Kerja-kerja kehumasan dan protokoler sudah diserahkan di Kominfo. Sehingga ketika ada kegiatan Gubernur ataupun kepala daerah, maka yang bertugas adalah Kominfo untuk mengatur segala agenda kegiatanya.
“Selain kita mengurus komunikasi, informasi, persandian, kehumasan dan lain sebagainya, ada lagi tugas berat kita, yaiti mengurus media. Ini pekerjaan yang sangat berat,” tutur Ridwan, sembari tertawa lirik Jepara media yang hadir dalam kegiatan Rakor tersebut.
Pria berkacamata itu, lagi-lagi membahas masalah kerjasama media. Kata dia, media merupakan ujung tombak dalam pemerintahan, sebab media massa inilah yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat luas, terkait kegiatan pemerintahan, baik berita keberhasilan pemerintah, maupun pemberitaan mengkritik tapi untuk membangun.
Tetapi banyak juga media yang boleh digaris bawahi “nakal”. Mengapa demikian? banyak juga bermunculan berita yang mungkin data mereka tidak valid alias tidak benar (Hoax). Ada juga berita yang tidak berimbang, tidak mengkomfirmasi.
“Mohon maaf kepada rekan-rekan media, jadi pemberitaan di zaman digitalisasi ini, sudah tidak boleh menerbitkan berita yang belum jelas datanya. Kami di Kominfo sudah menyiapkan namanya stempel hoax, jadi anggota kami sudah stanbay melihat yang mana berita hoax dan mana berita yang benar. Ketika mendapati berita tidak benar, maka kami akan memberikan stempel hoax,” jelasnya.
Hal itu dimaksudkan, lanjut Ridwan, agar kita memberi edukasi terhadap masyarakat yang menggunakan teknologi berupa hedpon dan lain sebagainya, agar tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar.
Disisi lain, Ridwan juga berharap, agar Kominfo mampu merangkul semua media yang ada di daerah maupun di provinsi, yang sudah berlegalitas jelas untuk bagaimana bekerjasama dengan baik.
“Ini juga berbicara anggaran. Bagaimana kita mau bekerjasama dengan media massa jika anggaran sangat minim. Untuk itu dirinya juga mengharapkan agar kiranya pemerintah melalui Bappeda dan DPRD untuk membantu kami menyediakan anggaran. Karena di Kominfo itu, selain menggurus kegiatan kepala daerah, yang terpenting lagi menggurus media,” pintanya dengan penuh harapan.
Laporan : Jaspin
