DPRD Butur Debat Argumen Cari Solusi Atasi Corona
Buton Utara – Hearing membahas penanganan Covid-19 di Kabupaten Buton Utara (Butur) oleh DPRD dan diikuti isntansi Pemda Butur sempat bersitegang, pada Jumat kemarin (3/4/2020).
Pada hearing itu diikuti oleh anggota DPRD Butur, Dinas Kesehatan dan BPBD Butur.
Beberapa point yang memicu ketegangan saat rapat itu terkait persoalan pengawasan akses masuk wilayah Butur dan kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) di fasilitas pelayanan kesehatan.
Pada rapat itu, seorang anggota DPRD Butur, Abdul Mustarif Saleh, mengusulkan agar memperketat pemeriksaan di beberapa akses masuk wilayah.
“Perbatasan memang perlu diperhatikan mulai dari pemeriksaan diperkuat, bahkan bila perlu disiapkan tempat mencuci tangan bagi setiap orang yang masuk ataupun sebaliknya dan jika ada masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan libatkan dengan Polisi dan TNI karna langka pencegahan ini perlu kita seriusi demi keamanan kita bersama, ” ujar Mustarif.
Usulan pendapat itu mendapat dukungan beberapa anggota lainnya terkait dilakukan pengawasan yang ketat di akses masuk wilayah Butur.
Pernyataan Mustarif mendapat tanggapan dukungan oleh Kepala Dinas Kesehatan Butur, Dr. Muhammad Kasrul. Dia menyebut, penanganan Covid-19 harus jelas komitmen sesuai kesepakatan.
“Saat ini Butur sebetulnya belum masuk pada tahap perang dengan covid-19 yang sesungguhnya. Strategi kita bagaimana, apakah kita mau blokade ini wilayah atau tidak, kalau sudah perang yang sesungguhnya, saya kira penggunaan APD ini harus tidak boleh tidak,” ucap Kasrul.
Hasrianti Ali yang juga anggota DRD Butur, mengambil bagian berkomentar pada rapat tersebut. Dia menyinggung soal anggaran yang tidak kunjung dicairkan untuk penanganan Covid-19.
“Anggaran masih ada kenapa belum dicairakan juga, jelas-jelas ini kita sedang melakukan penanganan yang serius, jangan tunggu virus sampai masuk ke daerah kita tetapi lakukan pencegahan agar ini terhindar,” ucap Hasrianti dengan nada tegas saat rapat.
Hal itu dipertegas setalah beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas di Butur yang dikunjunginya sebagian besar mengeluh kekurangan APD.
“Untuk APD kita harus siapkan karna itu merupakan alat pelindung bagi tim medis, kita harus utamakan tidak boleh main main dalam menangani Virus ini karna saat ini tim medislah yang berada digarda paling depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Butur, Yurif Halir mengaku kekurangan APD diakibatkan adanya keterlambatan pengiriman dan stok ketersediaan barang yang kini mulai langka.
” Kita sudah memesan beberapa perlengkapan dalam penanganan ini namun kendala yang dihadapi lamanya penyiriman dan kelangkaan stok barang, karna ini bukan hanya kita yang membutukan tapi seluruh dunia,” bebernya.
Ketegangan itu langsung ditengahi oleh Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, agar tidak saling menyalahkan dalam membahas persoalan penanganan Covid-19.
“Saya rasa kita tidak perlu saling menyalakan satu sama lain, mari kita bersama sama mencari ide dan solusi untuk penaganan ini dan terkait tempat pintu transit kita harus awasi betul jadi semua pihak dilibatkan, dan kelengkapan alat termaksuk insetif para petugas harus diperhatikan,” ucapnya.
Ketua DPRD Butur, Diwan kemudian angkat bicara dan meminta seluruh unsur yang tergabung dalam gugus tugas segera menyusun proposal kebutuhan biaya sesuai fungsinya masing-masing, untuk diajukan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Di jajaran kita semua ini, ada komitmen yang sangat dalam bahwa kita ini semua bahu membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya bahwa, DPRD siap membantu untuk hal penganggaran itu,” pungkasnya. (B)
Laporan: Shun Waode
Editor. Yayan
