KesehatanKonawe

dr Agus Komitmen Pelayanan Kesehatan Lebih Ditingkatkan

KONAWE – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit (RS) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-34, yang jatuh pada 27 Agustus 2022.

Dalam peringatan itu, BLUD RS Konawe menggelar sejumlah rangkaian kegiatan, seperti Porseni, Lomba, dan masih banyak lagi.

Puncak perayaan HUT BLUD RS Konawe dilaksanakan pada hari Senin (29/08/2022) lalu. Pihak manajemen menggelar syukuran hingga terlaksana dengan khidmad.

Advertisement

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pembina BLUD RSUD Konawe, H. Ilham Latif sekaligus mewakili Bupati Kery Saiful Konggoasa, Wakil Ketua DPRD Rusdianto dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Konawe.

Dalam sambutannya Direktur BLUD RS Konawe dr H. Agus Lahida mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk rasa syukur pihak menajemen BLUD RS Konawe karena tepat pada 27 Agustus 2022 lalu, usia BLUD RS Konawe genap 34 tahun, dan bertepatan juga hari ulang tahunnya yang ke 53 tahun.

“Harapan kita semua, supaya di usia BLUD RS Konawe ini akan semakin baik dalam melayani masyarakat Konawe di bidang pelayanan kesehatan,” katanya.

Dikatakannya, bahwa saat ini BLUD RS Konawe terus berbenah. Sehingga masyarakat Konawe tidak perlu ragu untuk datang ke RS melakukan pengobatan. Utamanya terhadap masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Karena ada banyak program hasil inovasi BLUD RS Konawe yang dapat meringankan beban biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu.

“Selama ini pemikiran masyarakat bahwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis hanya bagi mereka yang mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), padahal ada banyak kebijakan alternatif yang bisa ditempuh oleh pihak BLUD RSUD Konawe untuk meringankan beban pasien miskin,” katanya.

Menurutnya, memang besarnya biaya pengobatan dan perawatan di RS membuat kebijakan pemerintah sangat terbatas memberikan kuota KIS. Sehingga dimungkinkan tidak semua warga miskin akan mendapatkan jaminan kesehatan itu.

Namun, kata dia, pihaknya tidak berhenti disitu. Dirinya tetap memikirkan solusi bagi pasien tidak mampu yang tidak memiliki kartu jaminan biaya kesehatan seperti KIS. Supaya masyarakat Konawe dapat sehat.

Solusinya yang dimaksud yakni dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan BLUD RS Konawe maka terdapat program gemilang . Program gemilang itu merupakan bantuan dari Bupati Konawe yang sumber pembiayaannya dialokasikan dari APBD setiap tahun anggaran berjalan.
Jaminan biaya itu sampai pada tingkat pelayanan tindakan operasi.

“Tahun ini kita mendapat alokasi bantuan itu sebesar Rp 500 juta. Dan itu diperuntukkan bagi kategori pasien miskin, namun tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah lainnya,” paparnya.

Kemudian, lanjutnya, ada bantuan kesehatan yang disebutnya kitabisa.com. Program tersebut sumber pembiayaan dari para donatur individu maupun kelompok masyarakat atas dasar kemanusiaan. Serta CSR dari pihak perusahaan swasta, termasuk dari perbankan. Dana tersebut disalurkan untuk kepentingan bantuan biaya kesehatan pasien miskin, yang kemudian dikelola BLUD RS Konawe bekerja sama dengan BPJS.

“Kemudian ada program yang disebut Sedekah Sehari, Seribu (S-3). Merupakan program donasi dari para karyawan BLUD RS Konawe. Yang setiap bulannya dikumpulkan kemudian disumbangkan untuk pengobatan pasien miskin yang sedang melakukan perawatan di BLUD RS setempat,” katanya.

Terkait dengan itu, Agus mengimbau supaya masyarakat Konawe dapat memanfaatkan program -program tersebut.

Dengan kata lain, tambanya, supaya masyarakat jangan takut datang berobat di BLUD RS Konawe dengan alasan biaya.

Karena hal tersebut dapat ditolerir, selama yang bersangkutan (pasien) benar-benar memiliki alasan jelas dan memenuhi syarat untuk diberikan jaminan biaya pengobatan tersebut.

“Selama dia (pasien) itu miskin, maka pihak RS akan membantu, nanti pihak tim survey kami turun ke rumah pasien melakukan survey guna mencocokan data pasien tersebut, termaksud berkas berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala desa/lurah,” pungkasnya.

Laporan: Jaspin

Back to top button