Kesal! Anggaran di Pending Akibat Mutasi Pejabat, OPD di Butur Mengeluh

BUTON UTARA - Pasca Bupati Buton Utara (Butur) Ridwan Zakariah memutasikan ratusan pejabat, kini mulai berdampak pada pelayanan.

Salah satunya pelayanan di Badan Keuangan Daerah (BKD), Butur.

Beberapa pejabat di BKD yang telah di lantik, kini tak mau memproses pencairan keuangan, dengan alasan belum mengantongi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pejabat baru.

Rahman selaku Anggota DPRD Butur, mengaku telah menerima informasi bahwa sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengeluh.

"Karena proses pencairan anggaran dipending, sebab pejabat di BKD belum menandatangani SP2D akibat belum mengantongi SK," ujar Rahman, pada Rabu (08/9/2021) malam.

Rahman juga kebingungan, bagaimana tidak sudah sepekan pelantikan sampai saat ini belum di berikan SK.

Justru, saat mereka dilantik pada Jum'at 3 september 2021 lalu, sebenernya SK itu sudah diberikan.

"Seharusnya Bupati sadar, ini menyangkut pelayanan, cuman persoalan SK sampai seperti ini parahnya," cibirnya.

Rahman berharap, agar Bupati selaku pimpinan tertinggi di Butur dapat memikirkan persoalan tersebut.

"Ini akan berdampak besar bagi pelayanan kalau dibiarkan terus menerus," ucapnya.

Perlu diketahui, pada pelantikan 3 september lalu. Bupati Butur melakukan mutasi dan menonjob atau pembebastugasan beberapa pejabat Eselon II, III, dan IV.

Mirisnya lagi, pejabat yang di nonjob belum mengetahui harus berkantor dimana. Karena SK pemberhentian belum diterima.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak BKD Butur saat di konfirmasi Via Telepon tidak merespon, serta pesan singkat yang dikirim enggan dibalas.

Laporan : AL Iwal.