DPRD Konawe Komitmen Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer, Dukung Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
KONAWE, SultraNews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di Kabupaten Konawe yang belum terakomodasi dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan,(18/09).
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan berjuang bersama tenaga honorer untuk mendapatkan keadilan.
“Kami ada di sini karena kalian semua. Oleh karena itu, kita akan berjuang bersama. DPRD Konawe mendukung pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat,” tegas Made dalam forum tersebut.
Dalam RDP, para tenaga kesehatan menyampaikan aspirasi mereka terkait keterbatasan formasi, tingginya beban kerja, dan tuntutan agar pemerintah daerah segera mengakomodasi mereka dalam formasi PPPK Paruh Waktu.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera membuka formasi yang lebih banyak untuk tenaga honorer seperti kami, sehingga kami bisa mendapatkan status yang lebih pasti,” ujar salah satu tenaga kesehatan.
Dukungan DPRD Konawe tidak hanya terbatas pada tenaga kesehatan, tetapi juga meluas ke tenaga teknis dan guru. Made menekankan bahwa DPRD tidak akan menutup mata terhadap perjuangan ribuan honorer yang sudah lama mengabdi.
“Poinnya, semua yang memenuhi syarat harus diperjuangkan. Namun, kita juga harus sepakat tidak menuntut gaji di luar kemampuan Pemda,” jelasnya.
Data Tenaga Honorer di Konawe Berdasarkan data Pemda Konawe, sebanyak.
7.478 tenaga honorer telah diangkat menjadi PPPK, terdiri dari 1.992 tenaga guru, 1.727 tenaga kesehatan, dan 3.759 tenaga teknis. Namun, masih ada 4.051 honorer yang belum terakomodasi.
DPRD Konawe berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib mereka. Sebagai tindak lanjut, DPRD Konawe menjadwalkan RDP dengan perwakilan tenaga guru untuk membahas lebih lanjut mengenai nasib mereka.
Made menegaskan bahwa perjuangan ini tidak boleh berat sebelah dan semua honorer harus mendapat kepastian status dan penghidupan yang layak.
“Kami ingin perjuangan ini menghasilkan keputusan yang adil. Semua honorer guru, nakes, maupun tenaga teknis harus mendapat kepastian status dan penghidupan yang layak,” tandasnya.
Dengan komitmen ini, DPRD Konawe berharap dapat memberikan harapan baru bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Kabupaten Konawe.
Laporan: Aby Razak
