Tim Pemenangan ‘Beramal’ Beberkan Penyebab Konkep Tidak Raih WTP
Konawe Kepulauan – Wakil Ketua I DPRD Konawe Kepulauan, Imanuddin, membeberkan penyebab Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep tidak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ke dua dan ketiga.
Pria yang juga tim pemenangan pasangan BERAMAL itu menyebut Konkep tidak meraih WTP dipicu akibat adanya dugaan anggaran sebesar Rp31 miliar yang diduga disembunyikan.
Hal itu dia ungkapkan saat menggelar kampanye terbatas bersama pasangan Calon Bupati Konkep ‘BERAMAL’. Jilid 2 di Desa Moloso Raya beberapa hari lalu.
Dugaan itu semakin kuat, sebab Imanuddin mengaku pernah mempertanyakan hal itu namun Bappeda tidak mampu menjawabnya.
“Tetapi apa yang mereka tidak bisa jawab, ternyata ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 miliar yang itu ada di pagu Bappeda saat itu,” beber Imanuddin.
Dia mengungkapkan program puluhan miliar yang diduga disembunyikan itu diketahui jenis kegiatan penelitian oleh Bappeda, namun tidak tidak pelaksanaanya.
“Yang hari ini itu tidak ada wujudnya, seandainya uang 31 miliar itu kita gunakan untuk membangun jalanan, membangun jembatan dan lain sebagainya itu pasti tuntas, saya yakin pasti dari langara sampai mosolo sudah hitam dengan menggunakan uang 31 miliar,” ungkapnya.
“Kenapa harus kita kejar itu, karena kita harus WTP, WTP ini bukan hanya sekedar penilaian BPK terhadap prestasi pembangunan pengelolaan keuangan daerah, tetapi ada Riword, ada uang yang disampaikan oleh DirJen keuangan melalui hasil atau prestasi yang kita capai atau WTP sebesar kurang lebih 13 Miliar, kalau yang lalu sebesar 40-50 Miliar, tetapi karena salah satu penyebabnya itu adalah uang 31 Miliar itu tidak mampu di pertanggung jawabkan oleh daerah dan itu ada di pagu Bappeda saat itu,” tambah Imanuddin.
Sementara itu, Abdul Halim, calon Bupati nomor urut 2 yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Konkep, membantah isu dirinya dituding menyembunyikan anggaran penelitian bernilai puluhan miliar rupiah.
“Tidak ada benarnya sedikitpun, selain tidak ada benarnya, juga dia tdak paham mekanisme perencanaan dan penganggaran, termasuk dia tdak paham tupoksi Bappeda,” ucap Abdul Halim saat dikonfirmasi sultranews.co.id melalui pesan whatsappnya, pada Jumat (20/11/2020).
Selain itu, Halim juga mengkalim bahwa Bappeda satu-satunya instansi dinas di Konkep yang tidak ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Untuk di ketahui, hasil audit BPK tahun anggaran 2017, satu-satunya OPD yang tidak ada temuan BPK adalah Bappeda,” tegasnya.
