Ketua DPRD Konawe Terima Rancangan APBD 2026, Siap Kawal Anggaran untuk Kemajuan Daerah
KONAWE, SultraNews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi menerima penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Konawe.
Penyerahan dokumen anggaran tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.SI., dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Konawe, Selasa (25/11/2025).
Dalam sesi penerimaan, Made Asmaya sapaan akrabnya menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara ketat.
Ia menyatakan lembaganya siap mengawal proses pembahasan agar setiap alokasi anggaran tepat sasaran.
“DPRD berkomitmen melakukan pembahasan secara objektif, terukur, dan transparan. Kami ingin memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Made Asmaya.
Sementara itu, Syamsul Ibrahim yang akrab di sapa samsul mengungkapkan bahwa APBD 2026 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
Fokus utamanya adalah penguatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemantapan infrastruktur. Ia juga menegaskan agar seluruh kepala OPD hadir langsung dalam pembahasan tanpa perwakilan.
“Tidak ada OPD yang boleh diwakilkan, kecuali kepala dinas sedang opname,” ujarnya.
Di hadapan Ketua DPRD dan jajaran anggota dewan, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum dan secara kompak memberi persetujuan awal terhadap Ranperda APBD 2026.
Berikut sikap masing-masing fraksi:
– Fraksi Golkar — Wahyu Rahmadi, ST: setuju dengan catatan agar alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan ditingkatkan.
– Fraksi PBB — Ir. H. Majenuddin, setuju dengan harapan agar proses pembangunan infrastruktur lebih cepat dan tepat sasaran.
– Fraksi NasDem — Fakhruddin, S.Hut: setuju dengan catatan agar alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan ditingkatkan.
– Fraksi Gerindra — Deddy, sepakat dengan harapan agar proses pembangunan lebih transparan dan akuntabel.
– Fraksi PAN–PKS — Susi Sri Hartina: sepakat dengan catatan agar alokasi anggaran untuk sektor sosial dan keagamaan ditingkatkan.
– Fraksi Konawe Emas / PDI Perjuangan — Abdul Rahim Lahusi, SH: sepakat dengan harapan agar proses pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dukungan ini mencerminkan kuatnya legitimasi politik DPRD terhadap dokumen anggaran yang diajukan. Menurut Made Asmaya, DPRD akan mengawal setiap pasal dan angka agar sesuai kebutuhan daerah.
“Ini momentum penting. Kami ingin APBD menjadi instrumen pembangunan yang efektif,” pungkas Ketua DPRD tersebut.
Ranperda APBD 2026 kini memasuki tahap pembahasan komprehensif antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah dan diberlakukan mulai Januari mendatang.
Laporan: Aby Razak
