KPK Diminta Turun Tangan: PMII Konawe Soroti Kasus Korupsi Dana Pilkada Konawe Utara
KONAWE, SultraNews.co.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Konawe menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana Pilkada di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
PC PMII Konawe menilai langkah Kejari Konawe merupakan bukti keseriusan penegak hukum dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, terutama dalam penggunaan anggaran negara di penyelenggaraan pesta demokrasi daerah.
Ketua PC PMII Kabupaten Konawe, Harbiansyah, menyampaikan bahwa PMII mendukung sepenuhnya langkah Kejari Konawe untuk menuntaskan kasus tersebut secara menyeluruh, tanpa ada pihak yang dikorbankan atau dijadikan kambing hitam.
“Kami mendukung penuh Kejaksaan Negeri Konawe dalam mengusut tuntas dugaan korupsi dana Pilkada Konawe Utara. Namun, kami menegaskan agar Kejari tidak hanya fokus pada satu orang saja. Kasus ini harus diusut secara menyeluruh dan transparan,” tegas Harbiansyah.
PC PMII Kabupaten Konawe juga menduga kuat bahwa seluruh komisioner KPU Konawe Utara beserta sejumlah Kasubag terkait turut memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana Pilkada tersebut.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, kuat dugaan bahwa bukan hanya satu pihak yang terlibat. Seluruh jajaran KPU Konawe Utara, mulai dari komisioner hingga Kasubag, harus dimintai pertanggungjawaban. Kejaksaan jangan tebang pilih dalam proses hukum ini,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus ini, PC PMII Kabupaten Konawe berencana akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Konawe dalam waktu dekat.
Dalam aksi tersebut, PMII akan turut menyerahkan sejumlah data dan bukti-bukti pendukung terkait dugaan keterlibatan beberapa pihak dalam kasus ini.
“PMII Konawe tidak hanya bicara di luar, tetapi akan turun langsung mengawal proses ini.
Kami akan melakukan aksi dan menyerahkan bukti-bukti yang kami miliki kepada Kejari Konawe, agar penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa ada yang ditutupi,” tegas Harbiansyah.
PMII menilai praktik korupsi dalam pelaksanaan Pilkada adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan publik. Karena itu, Kejari Konawe diminta bertindak tegas, profesional, dan transparan.
“Pilkada adalah milik rakyat, bukan ajang untuk memperkaya diri. Kami mendesak Kejari Konawe menuntaskan kasus ini sampai akar-akarnya, demi tegaknya keadilan dan marwah hukum di negeri ini,” tutup Harbiansyah.
Dengan sikap ini, PC PMII Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya sebagai organisasi pergerakan mahasiswa yang konsisten mengawal isu-isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
Laporan: Aby Razak
