KRIMINALISASI MAHASISWA! Umar Bonte Desak Gubernur Sultra Cabut Laporan, Ini Alasannya
JAKARTA, SultraNews.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Umar Bonte, meminta Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), untuk mencabut laporan terhadap sejumlah mahasiswa di Jakarta yang terkait dengan dugaan pengrusakan Kantor Penghubung Pemprov Sultra.
Puluhan mahasiswa sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa menuntut janji pembangunan Asrama Mahasiswa Bumi Anoa di Jakarta. Namun, aksi tersebut berujung pada pelaporan ke polisi dan penangkapan puluhan mahasiswa.
Umar Bonte menilai langkah hukum terhadap mahasiswa terlalu berlebihan, apalagi mereka masih berstatus mahasiswa baru yang sedang belajar memahami dunia kampus dan pergerakan.
“Mereka ini anak-anak muda yang masih polos. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi soal janji pembangunan asrama. Tidak semestinya mereka harus dipenjara hanya karena bersuara,” ungkapnya.
Umar Bonte juga mengingatkan bahwa mahasiswa adalah bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa, bukan ancaman yang harus dibungkam.
“Kalau setiap kritik dibalas dengan laporan polisi, bagaimana mereka belajar berdemokrasi. Mereka ini harapan orang tua di kampung, bukan pelaku kejahatan. Pemerintah seharusnya menjadi orang tua yang bijak, bukan pihak yang menakuti,” jelasnya.
Umar Bonte menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga laporan kepolisian benar-benar dicabut.
“Saya akan terus dorong agar laporan itu dicabut. Tidak boleh ada mahasiswa Sultra yang dikriminalisasi hanya karena menuntut janji pemerintah,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Sultra di Jakarta merupakan bentuk protes terhadap janji pembangunan Asrama Mahasiswa Bumi Anoa yang belum terealisasi.
Mahasiswa menuntut pemerintah untuk memenuhi janji tersebut dan meminta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu melalui pantauan tim jurnalis SultraNews.co.id untuk reaksi dari masyarakat Sultra sangat beragam, ada yang mendukung aksi mahasiswa dan ada juga yang menilai bahwa langkah hukum terhadap mahasiswa sudah tepat.
Namun, Umar Bonte tetap meminta Gubernur Sultra untuk mencabut laporan dan mengedepankan dialog dengan mahasiswa.
Persoalan ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dengan mahasiswa.
Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur.
Laporan: Aby Razak
