Pemda Butur Terus Genjot Pembangunan Bandara
BUTON UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur), melalui Dinas Perhubungan terus menggenjot pembangunan Bandara di Butur.
Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas Perhubungan Butur, Tayeb, S.IP, mengenai pembangunan Bandara saat ini yang sedang dilakukan ialah persiapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Kata dia, jika tidak terlambat, pembangunannya bisa didapat pada Tahun 2022, tetapi karena untuk prioritas Sulawesi Tenggara itu nanti Tahun 2023.
“Jadi kita hari ini kita harus persiapkan dia punya kelengkapan persyaratan untuk membangun bandara, yang pertama adalah masalah Amdalnya, Alhamdulillah Amdalnya sudah berjalan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/10/2021).
Tayeb menambahkan, pihaknya baru mempersiapkan lokasi, kata dia, belum bisa menetapkan lokasi pembangunan bandara karena pihaknya belum membebaskan lahan untuk pembangunan bandara itu.
“Terus pembongkaran gedung, gedung itu akan kita pindahkan, jadi dia punya persyaratan itu salah satunya seperti itu” katanya.
Setelah Amdal selesai, pihaknya akan melakukan rapat dengan Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membicarakan mengenai NJOP harga tanah untuk persiapan pembebasan lahan.
“Itu harus kita rapat dengan instansi terkait,”pungkasnya.
Pembangunan Bandara sendiri, sudah disetujui tepat di Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu, Butur. Sementara itu, rencana pembangunan bandara sendiri, dampaknya akan ada rumah warga yang akan digusur, termasuk fasilitas pemerintah seperti gedung sekolah yang terkena lokasi pembangunan bandara.
“Solusinya itu saya kira itu tidak ada masalah, pemerintah itu tinggal kita mau rapatkan, pertama di mana lokasi kita mau pindahkan, kemudian anggarannya sudah jelas pemerintah daerah itu kita sudah siapkan,” jelasnya.
“Makanya tadi itu ada beberapa instansi terkait, ada PU, ada perumahan, ada dinas pertanahan, dan itu ada tim,” sambungnya.
Setelah pihaknya sudah membentuk tim, pihaknya akan mengecek, karena beberapa waktu lalu yang di Amdal itu adalah 100 hektar, karena di bawah 100 hektar itu adalah UKL-UPL.
Kemudian lokasi yang pihaknya persiapkan untuk langkah awal ada 60 hektar. Kalau 40 hektar menurut Tayeb adalah persiapan cadangan karena tidak bisa diukur pas.
“Artinya 59, kita tidak tau besok lusa setelah membangun, kan tadinya itu kita harus pake wings dulu, pesawat kecil. Setelah sudah ada penambahan, sudah ada cadangan kita yang 40 hektar. Makanya harus 100 hektar, makanya itu di Amdal, bukan di UKL-UPL,” jelasnya.
Dia mengaku telah mengkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI, tugas dari pemerintah kabupaten itu adalah menyiapkan lahan dan semua persyaratan-persyaratan lain. Setelah semua persyaratan sudah rampung, maka itu sudah urusan pemerintah pusat.
“Kita hanya lahan, Amdal, kemudian apa-apa kebutuhan untuk pusat itu. Adapun seperti pembangunannya itu bukan kita, karena itu bukan anggaran kecil,” ujarnya.
Mengenai rencana peletakan batu pertama pembangunan bandara di Buton Utara, pihaknya bisa memperkirakan jika dokumen persyaratan-persyaratan sudah selesai, kemungkinan bisa eksen di Tahun 2023.
“2023 peletakan batu awal, ya mungkin operasionalnya sampai 2024,” ujarnya
Dengan dibangunnya bandara, adalah salah satu motivasi pemerintah daerah, karena salah satu program pemerintah daerah untuk meningkatan infrsatruktur.
“Sebagai Kepala Dinas perhubungan ketika pembangunan bandara itu sudah terjadi, maka saya sangat bersyukur dan sangat beterima kasih kepada pemerintah daerah termasuk pusat dan kita semua,” tutupnya.
Laporan : Al Iwal
