Pemda Konawe Raih Penghargaan Atas Capaian Opini WTP

waktu baca 2 menit
Ketgam. Bupati Konawe, Kery S Konggoasa, saat menerima piagam penghargaan yang di serahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Arif Wibawa, Senin (19/10).

Konawe – Pemerintah Kabupaten Konawe, berhasil meraih penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian wajar tanpa pengecualian (WTP), Senin (19/10/2020).

Bupati Konawe, Kery S Konggoasa, mengaku bangga atas capaian Pemkab dalam mempertahankan predikat WTP kelima. Ia menyebut, setiap pemerintahan daerah memang diwajibkan untuk menyajikan LKPD dalam satu tahun anggaran berjalan dengan baik.

“Penghargaan ini buah dari kerja keras kita semua. Semoga reward ini membuat kita semua lebih bersemangat dalam memajukan daerah yang kita cintai ini,” Ungkap Kery.

Piagam penghargaan yang ditandangani oleh Menkeu RI Sri Mulyani tersebut, diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Arif Wibawa, Senin (19/10).

Arif mengatakan, apabila suatu daerah mendapatkan opini WTP, tata kelola keuangannya bisa diartikan sudah sangat baik. Dengan kata lain, raihan predikat WTP pemkab Konawe menunjukkan pengelolaan keuangannya sudah sesuai jalur alias on the track. Torehan WTP itu pula, membuat wilayah setempat bakal kembali menerima dana insentif daerah (DID) pada tahun 2021.

“Nominalnya kira-kira Rp 24 miliar. DID ini peruntukannya sangat fleksibel. Bisa untuk membantu roda pemerintahan, penambahan infrastruktur atau sarana fisik,” ujar Arif, saat di wawancarai awak media, Senin (19/10).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Arif Wibawa, saat diwawancarai awak media.

Khusus di Sultra, sambung Arif, ada satu daerah yang tahun depan tidak menerima suntikan DID dari pemerintah pusat. Daerah itu yakni kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Wilayah itu tidak kebagian DID sebab tahun ini tidak berhasil meraih opini WTP dari BPK RI. Ia menyebut, reward yang diberikan kepada daerah yang meraih WTP dimaksudkan agar daerah itu bisa lebih profesional dalam mengelola keuangan daerah, akuntabel dan transparan.

“Kami mewakili pemerintah RI hanya memberikan reward. Jadi, semua pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dari BPK, itu kami beri penghargaan mewakili pemerintah pusat,” ucapnya. SN