Presiden Prabowo Dorong Percepatan Belanja Daerah, Mampukah Mengatasi Keterlambatan Serapan Anggaran?
JAKARTA, Sultranews.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.
Ia mengawasi ketat penyerapan anggaran daerah, terutama dana transfer dari pusat ke daerah (TKD), agar setiap rupiah uang rakyat digunakan tepat sasaran dan tepat waktu.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, ditugaskan untuk turun langsung memeriksa penggunaan dana tersebut di seluruh daerah.
Langkah ini dilakukan jelang akhir tahun, di mana serapan anggaran kerap melambat.
Dari laporan pemerintah pusat, hingga September 2025, dana transfer ke daerah sudah disalurkan Rp644,8 triliun atau 74% dari total pagu.
Namun, realisasi belanja APBD justru menurun, membuat simpanan dana Pemda di perbankan meningkat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirim surat resmi kepada seluruh kepala daerah, mendesak percepatan belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Jika serapan tetap lambat, risiko perlambatan pembangunan dan tekanan terhadap perekonomian akhir tahun bisa semakin nyata.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan ekonomi nasional untuk mengurangi tingkat ketidakefisienan yang dinilai masih tinggi dibandingkan negara tetangga.
Ia juga menyoroti pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mendukung kebangkitan ekonomi.
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, Presiden Prabowo juga telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025.
Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Laporan: Redaksi
