Wacana New Normal, Anggota Komisi I DPRD Sultra Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren
Kendari – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Ali Mardan, meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pesantren.
Hal itu disampaikan terkait adanya wacana pemerintah dalam pemberlakuan new normal di tengah pandemi corona.
Selain itu, Ali juga meminta agar pemerintah daerah (Pemda), juga mulai melakukan pendataan akan dampak kebijakan kepada masyarakat, tak terkecuali pesantren.
“Sebelum pemberlakuan new normal, saya kira harus ada kebijakan uji swab secara masal kepada warga yang berpotensi terinfeksi virus corona,” ujar Ali, Jumat (29/5/2020).
Tak hanya itu, kader partai PKB ini juga meminta agar pemerintah provinsi hingga kabupaten atau kota untuk menyiapkan fasilitas kesehatan agar lebih cepat mendeteksi penyebaran virus corona.
Anggaran kurang lebih Rp 400 miliar itu, diharapkan bisa turut menyentuh pondok pesantren yang ada di Bumi Anoa.
“Kita harap, anggaran yang begitu besar dapat meringankan beban warga selama pandemi ini dan menyentuh ke seluruh masyarakat yang terdampak, termasuk di pesantren,” kata Ali.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sultra Jaelani menyebut, pesantren di Sultra jumlahnya cukup banyak dan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap mereka.
Menurut dia, sarana dan prasarana pesantren saat ini sebagian besar belum semua memenuhi standar kesehatan, terlebih dalam penerapan protokol Covid-19 menuju new normal.
“Olehnya itu kebanyakan pesantren yang tersebar di kabupaten/kota, kami harapkan agar Pemprov dan Pemda memberikan perhatian lebih kepada ponpes pada masa new normal nanti,” pungkasnya. (SN)
