Paripurna DPRD Konawe, Pemda Laporkan Kinerja 2025: Kemiskinan Turun 12 Persen, Harapan Hidup Meningkat, Ekonomi Tumbuh
KONAWE, Sultranews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
LKPJ tersebut diserahkan pada rapat paripurna DPRD Konawe, Sultra, pada Selasa (31/3/2026). Dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya. Didampingi Ketua Bapemperda Majenuddin dan Ketua Komisi I Dedy.

Hadir pula Sekda Ferdinand Sapan mewakili Bupati Konawe Yusran Akbar, lalu Wakapolres Konawe Kompol Hasruddin, Kejaksaan Negeri Konawe, serta pimpinan OPD.
Mewakili bupati, Ferdinand Sapan dalam sambutannya, LKPJ bukan hanya kewajiban konstitusional, tapi bukti akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Untuk memperkuat kemitraan eksekutif-legislatif, sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa terlaksana.

“2025 jadi tahun pertama pemerintahan kami, bersama Wakil Bupati. Capaiannya bukan sekadar angka, tapi fondasi pembangunan Konawe lima tahun ke depan,” tegasnya saat sidang Paripuran.
Dalam LKPJ, pertumbuhan naik dari 11,82 persen (2024) jadi 12,28 persen, didorong pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
Sektor IPM naik dari 74,50 jadi 75,09; usia harapan hidup dari 72,85 jadi 73,04 tahun; harapan lama sekolah dari 13,05 jadi 13,11 tahun.

Rerata lama sekolah dari 9,69 jadi 9,80 tahun. Lalu pengeluaran riil per kapita, dari Rp11,415 juta jadi Rp11,763 juta.
Angka kemiskinan turun dari 13,25 persen jadi 12,28 persen; partisipasi angkatan kerja 76,84 persen dan pengangguran terbuka 2,81 persen.
Lalu di bidang pertanian, hasil gabah kering giling naik dari 216.342 ton jadi 241.504 ton.

Gabah kering panen dari 259.491 ton jadi 289.671 ton, beras dari 124.241 ton jadi 138.691 ton; luas panen dari 48.743 ha jadi 54.057 ha. Inflasi daerah stabil 3,57 persen.
Pemkab Konawe akui masih perlu perkuat pelayanan publik, infrastruktur merata, SDM, dan ekonomi berbasis nilai tambah. Mereka harap rekomendasi DPRD jadi masukan strategis untuk kebijakan ke depan.
Laporan: Isra






