Efektivitas Kinerja DPRD Kabupaten Konawe Terus Dikawal, Koalisi Mahasiswa Menggugat Turun ke Jalan
KONAWE, Sultranews.co.id – Koalisi Mahasiswa Menggugat yang terdiri atas PC PMII Kabupaten Konawe, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lakidende, dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Lakidende menegaskan komitmennya untuk terus mengawal efektivitas kinerja DPRD Kabupaten Konawe sebagai lembaga representasi rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Konawe.
Dalam evaluasinya, Koalisi Mahasiswa Menggugat menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe. Menurut mereka, minimnya kritik dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah telah menimbulkan pertanyaan serta persepsi di tengah masyarakat mengenai independensi DPRD sebagai lembaga pengawas.
Harbiansyah menyampaikan bahwa kondisi tersebut memunculkan dugaan dan persepsi publik mengenai adanya hubungan yang terlalu dekat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Konawe.
“Kami melihat fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini memunculkan dugaan dan persepsi di tengah masyarakat bahwa terdapat hubungan yang terlalu kompromistis antara DPRD dan pemerintah daerah. Dugaan tersebut perlu dijawab melalui pengawasan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan publik dapat terjaga.”
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan kritik politik dan tuntutan agar DPRD menunjukkan independensinya melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
Koalisi Mahasiswa Menggugat juga menilai bahwa apabila DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dikawal dengan lebih baik, termasuk dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan publik.
Andriko, Ketua BEM Universitas Lakidende, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Gerakan ini tidak berhenti pada satu kali aksi. Kami akan terus melakukan kajian, menyampaikan kritik, dan mengawal setiap kebijakan DPRD maupun pemerintah daerah agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Konawe.”
Sementara itu, Muh. Ivan, Ketua MPM Universitas Lakidende, mengatakan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah demokrasi melalui kontrol sosial yang objektif dan berdasarkan kepentingan publik.
Koalisi Mahasiswa Menggugat menyatakan akan terus memantau kinerja DPRD Kabupaten Konawe, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Mereka juga akan mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat serta mendorong DPRD agar menjalankan fungsi check and balance secara independen.
Selain itu, koalisi mendesak DPRD Kabupaten Konawe untuk membuka ruang dialog secara berkala dengan masyarakat dan organisasi kemahasiswaan guna membangun transparansi serta memperkuat partisipasi publik dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Harbiansyah menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap berada di garis depan dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Konawe.
“Selama DPRD belum menunjukkan peningkatan efektivitas kinerjanya, kami akan terus melakukan pengawasan melalui kajian, advokasi, audiensi, hingga aksi konstitusional. Kami ingin memastikan DPRD benar-benar menjadi lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Jika terdapat dugaan atau persepsi publik mengenai hubungan yang terlalu kompromistis dengan pemerintah daerah, maka DPRD perlu menjawabnya melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerja nyata, sehingga kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.”
Koalisi Mahasiswa Menggugat menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Konawe.
Laporan: Redaksi
