Tidak Dapat BLT, Puluhan Warga Protes di Kantor Dinsos Kendari
Kendari – Puluhan warga mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos), Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka mempertanyakan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Harapan Khusus (PKH), pada Senin pagi (18/5/2020).
Namun, warga yang sudah kesal memprotes di kantor Dinsos karena tidak terdaftar dalam kedua program bantuan tersebut.
Salah seorang warga, dari Kelurahan Sambuli Kecamatan Nambo, Ali mengaku semua yang mendapat bantuan di tempatnya tinggal hanya diutamakan dari keluarga pihak RT.
Selain itu, beberapa yang warga telah tercatat namanya di Kelurahan sebagai penerima bantuan tersebut, justru tidak kebagian.
“Hanya yang menjadi permasalahan, kita nda diperlihatkan data tersebut. Kalau memang ada data kami, seharusnya kami ikut mendapatkannya,” ujar Ali saat ditemui di kantor Dinsos Kendari, pada Senin (18/5/2020).
“Saya menduga ada manipulasi data antara pihak Kelurahan dan juga Pihak Dinas Sosial Kota Kendari. Kedatangan para warga kata Ali untuk mengecek data di Dinas Sosial,” ucapnya.
Tidak hanya itu, seorang warga lainnya yang berasal dari Kelurahan Tunenggeu, Hasina mengatakan bingung dengan sikap pihak Dinsos yang tak memberikan kepastian dalam pemberian bantuan bantuan tersebut.
Selama ini, Hasia mengaku selama Covid 19 ini, tak ada sama sekali bantuan yang disalurkan meskipun BLT ataupun PKH.
“Ada yang dapat hanya 10 orang. Itupun hanya dari keluarga-keluarga orang RT atau Kelurahan,” tutur Hasina.
Kepala Seksi Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari, Ishak Bulo, saat dikonfirmasi menerangkan pihaknya tidak menerima data secara keseluruhan terkait penerima bantuan BLT maupun PKH.
Ishak menyebut Dinsos hanya menerima data, seharusnya yang memiliki wewenang dan tanggung jawab ialah pihak Kelurahan setempat.
“Saya meminta masyarakat untuk bersabar, dan akan mengecek data penerima bantuan, karena untuk bantuan BLT ini terbatas. Misalkan dari Kementerian dari 22 Ribu, Dinas Sosiak hanya diberikan 10 ribu. Kita akan cocokan data kelurahan dengan Dinas Sosial,” jelas Ishak. (SN)
