Tuntut Honor, Ratusan Tenaga Honorer RSUD Butur Demo di DPRD
Buton Utara – Tenaga honorer (P3K) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) menuntut uang honor dan uang jaga yang tidak sesuai dalam penganggaran DPA RSUD. Kamis (2/7/2020)
Unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur, mendapat tanggapan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Afif Darvin, Ketua Komisi III Josri dan anggota DPRD lainya diantaranya Hasrianti Ali, Nasri, Abdul Mustarif Saleh, dan Fatriah.
Koordinator lapangan Abdul Husni, menuturkan ada beberapa tuntutan yang kami inginkan dan harus dipenuhi.
“Permasalahan uang honor dan uang jaga yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di SK tenaga honorer (P3K) kesehatan RS, dengan belanja jasa tenaga kontrak pelayanan kesehatan. Dan ditiadakanya uang jaga pelayanan dipenganggaran DPA RSUD Butur” ujar Abdul Husni
Tak hanya itu Husni, juga mengatakan bahwa masih ada beberapa lagi permasalahan yang sampai saat ini belum dipahami jelas kendala apa sampai sekarang belum direalisasikan.
“BPJS kami yang dari 2019 sampai saat ini 2020 belum dibayarkan sama sekali, uang rujukan jikalau ada pasien yang dirujuk keluar Daerah, dan jasa umum. Kami sudah sering menanyakan kepada pihak manajemen tetapi kami selalu dijanji janji dan sampai saat ini juga belum ada yang terealisasikan” Jelasnya
Setelah mendengar tuntutan dan pernyataan sikap dari tenaga honorer (P3K) RSUD, Wakil Ketua DPRD Ahmad Afif Darvin menanggapi dan menjamin semua permasalahan ini akan secepatnya diselesaikan.
“Bayarkan saja sesuai yang ada dalam DPA tidak perlu berbelit belit, karna tuntutan mereka ini bukan tuntutan yang berlebihan hanya menuntut hak haknya. Dan kami akan kawal permasalahan ini sampai selesai minimal hari senin sudah ada permasalahan yang diselesaikan, paling lambat 1 minggu” Ungkap Ahmad Afif Darvin
Ketua DPC PDIP Butur ini juga berpesan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Tenaga Honorer untuk tidak melakukan akasi mogok kerja.
” Saya berharap kepada Pemda untuk kedepanya hal hal seperti ini harus diatur baik baik apalagi keluhan tenaga honorer, karna mereka ini tidak bisa kita lihat sebelah mata dan mereka harus kita sejahterakan. Dan untuk tenaga honorer jangan ada yang mogok karna kalau itu terjadi yang rugi adalah keluarga dan masyarakat Butur” Harpanya
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi III Josri, mengungkapkan untuk masalah honor akan dibayarkan dan diselesaikan. Tuntutan lainya akan diadakan hearing hari senin bersama TAPD, Kepala BPJS.
” Saya yakin semua permasalahanya pasti akan selesai, pasti selesai saya yakin. Kita juga sudah dengar bersama karna anggaranya ada. Dan saya berharap kedepanya jangan terlang hal seperti ini” Pangkas Josri saat ditemui usai melakukan hearing . (B)
Laporan : Shun Waode
