Bupati Butur Didesak Copot Pj Kades Banu-banua Jaya

waktu baca 2 menit
Ketgam. Aksi unjuk rasa desak Copot Pj Kades Banu-banua Jaya di Sekretariat Daerah dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (19/10/2020).

Buton Utara – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Masyarakat Banu-Banua Jaya (GPM-BBJ) dan Aktivis Anti Korupsi serta Anti Premanisme, melakukan unjuk rasa di Sekretariat Daerah dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin(19/10/2020).

Aksi unjuk rasa tersebut  mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai Pj Kepala Desa Banu banua Jaya, yang diduga menyalagunakan anggaran uang KAS Desa.

Koordinator lapangan, Ridwan Bonto, dalam orasinya mengatakan aksi tersebut menyikapi persoalan Penyalahgunaan wewenang sebagai pj Kades Banu Banua Jaya, serta terjadinya penyerangan Aktivis dalam aksi yang dilakukan oleh oknum preman pada Senin 12 Oktober 2020 di Kantor Sekretariat Daerah.

“Kami meminta Pjs Bupati Butur untuk mengganti Pj.Kepala Desa Banu-Banua Jaya yang diduga telah menyalagunakan kewenangannya. Dan juga kami minta pihak inspektorat Butur untuk segera Mengaudit Pj.Kepala Desa Banu-banua Jaya terkait dugaan penggelapan anggaran keuangan Desa pada pencairan dana Desa (DD) tahap 2 tahun 2020” Kata Ridwan Bonto, Senin(19/10/2020)

Lebih lanjut, ia menduga bahwa kejadian penyerangan sejumlah aktivis oleh oknum preman dalam unjuk rasa atas perintah dari pj Kades Banu Banua Jaya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Butur, Kusman Surya, mangatakan terkait tuntutan pihak demonstran akan dibahas dalam rapat internal DPRD.

“Kami akan bahas dirapat internal, karna ini juga merupakan bagian dari tugas DPRD dalam pengawasan. Dan pihak DPRD juga akan menyampaikan apapun itu yang menjadi tindaklanjut dari persoalan tersebut” Tutur Kusman Surya, saat menemui massa akasi.

Ditempat terpisah Inspektur Inspektorat Butur, Yuswan Farmanta, meminta masa aksi melengkapi dokumen pengaduanya.

“Kebetulan juga ada tim dari inspektorat yang sedang melakukan audit di Desa Banu-banua jaya dengan tujuan tertentu, Jadi lengkapi surat aduanya kemudian masukan saja surat pengajuannya, nanti kami tindak lanjuti” Ungkapnya.

Untuk diketahui, saat massa aksi melakukan unjuk rasa, mereka tidak berhasil menemui Pjs Bupati dan Ketua DPRD Butur dikarenakan sedang melaksanakan rapat paripurna DPRD.

Laporan : Shun Waode