Cipayung Plus Sultra Gelar Aksi Solidaritas, Tuntut Pemerintah dan DPR RI Bertindak
KENDARI, SultraNews.co.id – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Sultra akan menggelar aksi solidaritas pada hari Kamis mendatang Antara lain.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang tergabung didalam kelompok Cipayung Plus Sultra.
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Plh. Ketua DPD IMM Sultra, Askal, berpandangan bahwa aksi ini adalah keluapan amarah yang bertumpuk-tumpuk oleh abainya pemerintah dalam menyikapi berbagai hal. Oleh karena itu, seluruh elemen pemerintahan harus lebih peka dengan situasi dan kondisi yang ada.
Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sultra, Iwan Haridi, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan bukanlah tujuan utama, melainkan bentuk alarm keras kepada pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah konkret dalam menjawab kegelisahan publik.
“Kami melihat bahwa kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin terhimpit merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik. DPR seharusnya bercermin dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan memperbesar fasilitas diri mereka,” tegas Iwan Haridi.
Cipayung Plus Sultra juga menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di beberapa kota waktu lalu. Maka dari itu, Cipayung Sultra menyatakan 14 poin pernyataan sikap, Yaitu:
1. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pencopotan Kapolri karena banyaknya rentetan masalah-masalah di tubuh Polri.
2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi tubuh Polri dan melakukan evaluasi total serta reshuffle para menteri di Kabinet Merah Putih.
3. Mengecam kebijakan DPR RI dalam menaikkan tunjangan bagi DPR yang tidak pro terhadap rakyat.
4. Mendesak Anggota DPR RI untuk mundur saudara Uya Kuya dan Eko Patrio dari Kursi DPR RI atas tindakan kurang mencerminkan sebagai anggota DPR RI.
5. Mendesak Ketua Umum DPP Partai PAN dan DPP Partai Nasdem untuk melakukan pergantian antara waktu bagi saudara Uya Kuya, Eko Patrio, dan Sahroni.
6. Mendesak Pimpinan DPR RI Puan Maharani beserta para pimpinan serta jajarannya untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI.
7. Mendesak Kapolri harus bertanggung jawab atas meninggalnya saudara almarhum Affan Kurniawan dan membuka kasus ini secara terang serta melibatkan lembaga Komnas HAM untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengaman kasus.
8. Mendesak Kapolda Sultra untuk mengintruksikan kepada seluruh anggota kepolisian di polres masing-masing untuk tidak melakukan tindakan represif dan membawa senjata api.
9. Mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi penertiban anggota Polri sesuai SOP yang berlaku di seluruh Indonesia dengan cara humanis.
10. Menesesak DPR RI untuk segera melakukan pemanggilan dan evaluasi terhadap pihak aplikator ojek online karena telah mensengsarakan para driver.
11. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penertiban IUP di Sultra yang diduga terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan ilegal mining dan korporasi yang tidak melakukan proses AMDAL.
12. Mendesak Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Sultra atas dugaan penunggakan pajak PT VDNI.
13. Mengecam tindakan aksi kontroversi pernyataan Sahroni anggota DPR RI yang diduga mengejek rakyat dengan kata-kata yang tidak mendidik.
14. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total dan reshuffle para menteri di Kabinet Merah Putih karena beberapa menteri tidak produktif atau kurang progres sehingga hanya menghabiskan anggaran.
Laporan: Aby Razak
