Sekda Konawe Resmikan Pelatihan Ground Check PBI Tahap II untuk Perbaikan Data Sosial
KONAWE, Sultranews.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr Ferdinand Sapan, secara resmi membuka kegiatan pelatihan lapangan Ground Check Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II di Aula Inowa, pada Selasa (31/3/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian strategis dari upaya Pemkab Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memperbaiki kualitas data sosial masyarakat, memastikan keakuratan penerima bantuan jaminan kesehatan.
Pelatihan dihadiri Kepala Dinas Sosial (Kadis), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, perangkat dinas terkait.
Serta petugas lapangan yang akan verifikasi langsung data penerima bantuan.
Dalam sambutannya, Sekda Ferdinand menegaskan bahwa akurasi data adalah fondasi utama penyusunan kebijakan pemerintah daerah, khususnya di bidang pelayanan sosial dan kesehatan.
Sekda mengapresiasi BPS, jajaran dinas terkait, dan tim lapangan yang terlibat dalam ground check peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Terutama untuk verifikasi data PBI nonaktif. Menurutnya, data yang akurat menjadi basis utama dalam menjalankan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sekaligus menopang tujuan utama pembangunan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat daya saing Konawe.
“Kualitas data yang baik menentukan seberapa tepat sasaran pemerintah dalam menjalankan program social dan kesehatan,” ujar Sekda.
Sekda Konawe menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan BPS untuk memastikan data sosial ekonomi semakin akurat ke depan. Data valid, kata dia, akan menjamin program jaminan sosial.
Terutama layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa perbaikan data ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah bersama DPR.
Untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, melakukan pengecekan desil berdasarkan data terbaru, serta mendorong tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal nasional.
Sekda mengingatkan bahwa iuran BPJS Kesehatan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab bersama dan solidaritas sosial.
Prinsip jaminan kesehatan, menurutnya, adalah saling membantu antarwarga sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
Melalui pelatihan ini, para petugas lapangan diharapkan mampu menjalankan verifikasi secara objektif, teliti, dan berbasis kondisi riil masyarakat.
Jika data yang diperoleh akurat, program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Konawe.
Laporan: Redaksi
