Wabub Konawe Tolak Praktek Premanisme Dalam Aksi Penolakan Perekrutan TKL
KONAWE – Demo penolakan rekrutmen Tenaga Kerja Lokal (TKL) di perusahaan PT VDNI dan PT OSS, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sabtu (25/7/2020) diduga didalangi oknum karyawan perusahaan PT VDNI dan PT OSS dengan mengatasnamakan masyarakat setempat, yang dikabarkan mengandung unsur premanisme.
Aksi itupun mendapat reaksi keras dari Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara. Ia menegaskan, dirinya yang saat ini sebagai wakil kepala pemerintahan di Konawe, mewakili 258 ribu jiwa warga. Sikapnya jelas, menentang keras aksi demonstrasi yang diduga diprovokatori oleh sejumlah oknum karyawan.
Menurutnya, perekrutan yang terjadi selama ini telah banyak menyusahkan warga. Sebab, pihaknya sempat mendengar kabar ada sejumlah oknum yang bermain dengan biaya pungutan liar (Pungli) 3 juta sampai 5 juta per orang. Dari situlah Pemda mengambil alih dan mengawal perekrutan bersama APH (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk memutus mata rantai pungli.
Lanjut Gusli, dirinya memberi waktu kepada 12 oknum yang diduga menjadi dalang atas demonstrasi tersebut untuk menghentikan aksi provokatifnya. Jika masih lanjut, maka dirinya yang atas nama Pemda tidak segan-segan membuat aksi balik dengan mengerahkan massa dari warga Konawe yang jauh lebih besar untuk mendatangi oknum-oknum tersebut.
Orang nomor dua di Konawe itu dengan nada tinggi kembali menegaskan, Pemda sangat marah dengan aksi premanisme yang terjadi dalam demo yang menolak perekrutan 5 ribu TKL. Ia sendiri mengatakan akan menabrak kalau ada orang yang menghadang kepentingan warga dalam proses penerimaan TKL di VDNI dan OSS.
“Kalau mereka masih mau aksi lagi, saya akan kerahkan 29 kecamatan, 292 desa, 58 kelurahan, saya akan duduki rumah masing-masing 12 orang itu. Ini perintah wakil kepala daerah. Kita tidak boleh tunduk. Ini untuk kepentingan negara. Tidak boleh kepentingan negara tunduk kepada kepentingan pribadi”, Tambahnya.
Lanjut Gusli, tidak boleh seorang Humas perusahaan demo supaya dikasi peluang untuk menyusahkan rakyat. Kata Gusli, mereka sudah ada gaji Rp7 juta per bulan, sehingga jangan lagi repotkan warga dengan dibukanya potensi keran pungli.
“Kalau selama ini saya diamkan, untuk kali ini tidak, karena ini untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak,” tandasnya.
