Insentif Tak Kunjung Dibayar, Tenaga Nakes Covid-19 Konawe Turun Demo
KONAWE – Honor atau Insentif Petugas Tenaga Kesehatan (Nakes) Corona Virus Desease (Covid-19) Konawe yang tak kunjung dibayarkan selama 4 bulan, terhitung mulai September, Oktober, November, dan Desember tahun 2020 lalu.
Akibatnya, para tenaga Nakes Covid-19 akhirnya turun di jalan guna mempertanyakan hak mereka, dengan didampingi gabungan Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Lepham, Simaklah, dan GMPK Konawe.
Para petugas Nakes yang ditemui awak media menjelaskan, sebenarnya yang kami tuntut hak kami itu hanya 4 bulan saja di tahun 2020, yang belum dibayarkan oleh Pemda, sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) bupati Konawe.
Tetapi selama 4 bulan itu tak kunjung ada kejelasan pembayaran insentif kami dari pihak Pemda. Maka informasi yang kami terima, katanya akan dibayarkan melalui Kementrian Kesehatan.
“Kami dijanjikan akan dibayarkan melalui Kemenkes, tapi hingga saat ini juga belum ada realisasi. Padahal yang kami terima laporan hingga sudah diberitakan di media online, katanya dana sudah masuk dari Kemenkes di Bulan Desember 2020 lalu,” jelas mereka.
Mereka juga beberkan, bahwa sebenarnya insentif yang mereka tuntut hanya 4 bulan saja di tahun 2020. Adapun insentif mereka di tahun 2021 ini, mereka hanya menjadi petugas Covid-19 suka rela. Sebab SK Bupati telah berakhir pada bulan desembe 2020 lalu. Sehingga tahun 2021 ini, kami diberikan surat pernyataan dari pihak RS BLUD Konawe untuk ditandatangani, dengan perjanjian tidak menuntut hak.
“Kami hanya menuntut insentif kami yang 4 bulan saja di tahun 2020. Segera bayarkan karena kami juga butuh hak kami. Jika tidak, kami akan melepas 8 pasien Covid-19 yang sekarang sementara dirawat di RS Covid-19,” ancam mereka.
Sementara itu, Ketua LSM Simaklah Konawe Imran Leru menilai, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe telah berani bermain-main diwilayah nasib. Harusnya menurut Imran, persoalan Covid-19 ini merupakan persoalan urgent. Sebab Covid-19 ini bukan hanya persoalan nasional, melainkan persoalan dunia.
Ketika ini masuk dalam wabah nasional hingg dunia, maka konstitusi telah menterjemahkan agar pemerintah daerah mengotak-atik konstitusional untuk kebutuhan penanganan Covid-19 ini.
Oleh karena itu, berdasarkan perintah undang-undang, harusnya bupati sebagai pemegang otonomi daerah, segera melakukan kratifitas untuk mengagarkannya (ketika belum dianggarkan), tapi pertanyaannya Pemda sudah pernah mengajarkan 109 miliyar melalui APBD pada tahun 2020.
“Dikemanakan anggaran 109 miliyar itu? Sikap kami hari ini adalah mendesak 2×24 jam kepada Pemda Konawe untuk tidak lagi beralibi. Apapun alasanya pemerintah harus segera melakukan pencairan. Ketika itu tidak diindahkan, maka kami akan melakukan gerakan yang lebih agresif,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Konawe, dr. Munawar Taligana beralibi, bahwa insentif nakes Covid-19 yang mana dananya telah masuk sebesar 3 miliyar lebih di Bulan Desember lalu, dipending karena Refocusing.
“Karena mengigat Refocusing, dan sudah selesai pembahasan anggaran tahun 2020, maka dana yang dari Kemenkes RI kami pending. Sebab kami menunggu perubahan DPA lagi, dan pergeseran anggaran dari pihak BPKAD,” terangnya.
Laporan: Jaspin
