EkonomiKendari

Konflik Agraria di Sultra, Petani : Pemerintah Jangan Hanya Pentingkan Konglomerat

Kendari – Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Front Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam unjuk rasa itu, massa meminta anggota Dewan menyuarakan aspirasinya agar Pemerintah segera menyelesaikan masalah konflik agraria yang saat ini terjadi di Sultra.

Ujang, salah seorang warga asal Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), mengatakan masih banyak daerah di Sultra yang menjadj korban akibat konflik agraria.

Konflik Agraria
Ujang, perwakilan petani saat unjuk rasa di DPRD Sultra, Kamis (24/9/2020) Foto. Sultra News

Hal dialaminya di daerahnya sendiri, lahan yang dulu subur penuh dengan tanaman petani kini rusak dan bahkan telah hilang direbut pengusaha perkebunan sawit.

“Sudah banyak petani yang jadi korban akibat tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas. Nasib petani selalu tragis, ketika berhadapan dengan para pengusaha tambang maupun perkebunan. Bahkan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak menyelesaikan konflik agraria itu, sehingga lahan para petani jadi korban,” ujar Ujang dalam orasinya saat berunjuk rasa di DPRD Sultra, Kamis (24/9/2020).

Terkait kondisi itu, Ujang juga meminta kepada Pemerintah tidak hanya memikirkan kepentingan investasi tanpa melihat nasib petani.

Sebab menurut dia, sebagian besar warga hanya menganggantungkan hidupnya dengan hasil pertanian dan perkebunan. Namun, harga jual komoditi mereka anjlok sehingga tidak sedikit petani yang merugi.

“Mereka harus sadar bahwa, Pemerintah tanpa adanya petani siklus pereokonomian suatu daerah tidak akan bisa berkembang. Olehnya itu, jangan hanya pentingkan investornya, tapi lihat juga nasib petani yang didaerah menjadi korban akibat konflik agraria tersebut,” ucap Ujang. (SN)

Back to top button
error: Copyright by sultranews.co.id