KonaweNewsWarta Desa

Masyarakat Titiowa Kecamatan Latoma Adukan Kadesnya di DPMD Konawe

KONAWE — Masyarakat Desa Titiowa, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengadukan Kepala Desa (Kades) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe, agar tidak mencairkan anggaran Dana Desa (DD) tahap akhir, sebab anggaran DD sebelumnya masih belum dialokasikan alias masih mengendap.

Selain itu masyarakat Titiowa juga mendesak agar pengelolaan DD yang sebelumnya agar segera dilaksanakan kegiatannya, sesuai alokasi penggunaan DD dalam rangka penanggulangan Kemiskinan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19.

Tuntutan masyarakat Titiowa tertuang dalam surat aduan yang tertanggal 14 November 2022.

Advertisement

Salah satu perwakilan masyarakat Titiowa yang diketahui bernama Lita mengatakan, jika tuntutan mereka telah sesuai dengan peraturan Presiden RI 104 tahun 2021 pada pasal 5 point 4 tentang penggunaan Dana Desa (DD), pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang penggunaan prioritas DD tahun 2022.

“Apa bila tuntutan kami tidak di indahkan, kami akan melakukan aksi di Kantor Bupati Konawe,” jelasnya.

Lanjutnya, diketahui, hingga saat ini diduga terdapat ratusan juta rupiah DD yang masih mengendap di rekening dan belum dialokasikan.

Kegiatan fisik saat ini sama sekali belum ada yang dilaksanakan, sedangkan untuk program Ketahanan Pangan yaitu pengadaan bibit kacang sebanyak 10 liter per Kartu Keluarga (KK) dan baru tujuh yang menerima.

Sedangkan tahun ini, lanjut Lita, mengenai Harian Orang Kerja untuk Ketahanan Pangan masih belum jelas apakah ada atau tidak.

“160 juta itu kami duga hanya untuk pengadaan bibit kacang dan cabe saja,” ungkap Lita.

Lebih jauh Lita membeberkan, apakah pengadaan bibit cabe dan kacang untuk 73 KK rasional dengan anggaran 160 juta rupiah ?, Menurutnya sama sekali tidak rasional, karena didalam ketahanan pangan tidak terdapat HOK.

“Dalam Musdes tidak ada penjelasan jika ada HOK, kami hanya diberitahukan pengadaan bibit,” ujarnya.

Sementara untuk kegiatan fisik di tahun 2022, lebih jauh Lita menjelaskan dalam Musdes tidak pernah di bahas, namun masih terdapat pengerasan jalan.

“Dalam penetapan itu tidak ada sama sekali kegiatan fisik, saya kira kalau sudah ditetapkan hasil Musdes, tidak boleh lagi di rubah,” tandasnya

Ditempat yang sama, Risdjon juga mengatakan, anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen dari pagu anggaran. Jika pagu anggaran 700 juta lebih berarti kos anggaran untuk Ketahanan Pangan berarti ada sekitar 160 juta rupiah.

“Nah dikemanakan semua itu ? Apakah hanya untuk bantuan bibit saja dengan anggaran 160 juta tersebut ?,” Tanya dia.

“Jika penerima Ketahanan Pangan 73 KK seperti yang terjadi di 2021 lalu, apa sesuai ?,” Sambungnya.

Dirinya juga mengungkapkan jika pengelolaan anggaran di Desa Titiowa sangat tertutup, papan informasi anggaran DD maupun ADD di Desa tersebut pun tidak ada sama sekali.

“Bagaimana masyarakat mau tau bagaimana dan apa saja program yang dijalankan,” tutupnya.

Sedangkan untuk pengerasan jalan, lanjut Risdjon, pemerintah desa memang menghentikan kegiatan karena di lokasi pengerasan jalan itu adalah kawasan hutan lindung.

“Mereka hentikan pekerjaan pengerasan jalan karena disitu masuk dalam kawasan hutan lindung,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Kadis DPMD, Keni Yuga Permana mengatakan, dirinya telah memanggil dan meminta penjelasan Kepala Desa Titiowa.

Kata dia, menurut keterangan Kades Titiowa, kegiatan bedah rumah belum di belanjakan karena menjelang Pilkades.

“Sengnisasi belum di jalankan karena menjelang Pilkades, jangan sampai di jadikan isu,” terangnya.

Untuk ketahanan pangan, lanjut Keni, Kades Titiowa menuturkan sudah di berikan kepada masyarakat, namun Kades Titiowa mengakui belum menyalurkan bantuan tersebut kepada seluruh penerima manfaat.

“Menurut pengakuan Kades Titiowa, beberapa warga sudah akan diberi bibit cabe dan kacang namun mereka menolak, entah apa alasannya,” jelas Keni.

Sedangkan untuk pekerjaan fisik yang dia mau laksanakan, lanjut Keni, masyarakat di desa tersebut menahan alat berat yang akan bekerja.

“Mereka tahan karena itu katanya masuk di kawasan, sehingga mereka belum laksanakan kegiatan itu,” tandasnya.

SN

Back to top button