13.48 Ribu Penduduk Miskin di Sultra Menurun, BPS Sultra: Persentase Turun Sebesar 0.57 Persen

Perbesar

KENDARI – Sebanyak 13.48 ribu, penduduk miskin di Sulawesi Tenggara menggalami penurunan dari September 2021 ke Maret 2022 sebesar 0,57 persen dan turun 0,49 persen dari Maret 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sultra mencatat angka Kemiskinan mengalami penurunan pada Tahun 2021-2022.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), September 2021 tercatat ada 323.26 ribu, orang penduduk miskin atau 11,74 persen. Sementara pada Maret 2022 ada 309.79 ribu, orang penduduk miskin atau 11,17 persen. Atau ada pengurangan 13.48 ribu, penduduk miskin.

Kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti kepada Sultranews.co.id menjelaskan, bahwa persentase penurunan penduduk miskin dari September 2021 ke Maret 2022 sebesar 0,57 persen dan turun 0,49 persen dari Maret 2021.

Dijelaskannya, berdasarkan daerah tempat tinggal, maka pada periode September 2021 ke Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 1.08 orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 12.40 ribu orang.

“Persentase kemiskinan di perkotaan turun 0,19 persen dari 7,14 persen menjadi 6,95 persen. Sementara di perdesaan turun 0,77 persen, dari 14,34 persen menjadi 13,57 persen,” jelasnya.

Agnes menyebutkan, penurunan persentase penduduk miskin tersebut terhenti sejak memasuki masa pandemi Covid-19. Pada September 2020, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni 0,69 persen. Peningkatan itu, kata dia, terus terjadi hingga September 2021.

“Setelah dua tahun pasca pandemi Covid-19, persentase dan jumlah penduduk miskin di Sultra pada Maret 2022 akhirnya kembali menunjukkan penurunan. Dibandingkan kondisi Maret 2021, atau perubahan secara tahunan, persentase penduduk miskin pada Maret 2022 turun sebesar 0,49 persen,” katanya.

Dia menambahkan, hal tersebut sebagai pencapaian yang baik dari hasil kinerja pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat di Sultra.

“Untuk data penurunan kemiskinan per Kabupaten, kami belum menerima dari pusat. Nanti setelah kami sduah menerima dari pusat, baru kami ekspose ke media massa,” tutup Agnes.

SN